Membongkar “Kesucian” Manikebu

Gambar

 

Oleh: Kristian Ginting

 

Beberapa bulan lalu, saya “tergelincir” perdebatan dengan Bonnie Triyana, Pemimpin Redaksi Historia. Awalnya hanya soal istilah “intelektual” yang dicuitkannya dalam akun Twitter-nya.

Bonnie ketika itu kira-kira menuliskan Mochtar Lubis adalah seorang intelektual. Saya lalu membantahnya karena Mochtar Lubis merupakan bagian dari Manifes Kebudayaan atau Manikebu yang tak bersuara tentang pembantaian orang-orang yang dianggap dan simpatisan komunis pada 1965-1966.

Pendek cerita, perdebatan di dunia maya itu memanas. Bahkan Bonnie menantang saya untuk menulis di majalahnya mengenai alasan saya menempatkan Mochtar Lubis sebagai tak pantas disebut “intelektual”. Saya agak tertantang untuk menuliskan hal itu, sehingga mulai menggali kembali bacaan-bacaan yang menguatkan pendapat saya bahwa Mochtar Lubis tak layak disebut intelektual. Saya pun mengontak sana-sini untuk mendapatkan tambahan data.

Seorang kawan yang belum lama saya kenal bercerita, kawannya memiliki bahan soal itu. Namun, hasil penelitian untuk keperluan doktoral itu belum dibukukan di Indonesia. Yang ada buku dalam versi Inggris: Cultural Violence: Its Practise and Chaleenge in Indonesia.

Kini buku berbahasa Inggris karya Wijaya Herlambang itu telah terbit dalam bahasa Indonesia dengan judul Kekerasan Budaya Pasca 1965 terbitan Marjin Kiri. Pernyataan saya soal Mochtar Lubis tak pantas disebut intelektual sepertinya mendapat pembenaran dalam buku ini.

Posisi Manikebu
Menelusuri kelompok Manifes Kebudayaan lewat buku Wijaya itu menarik dan sesungguhnya membuka mata bahwa pendirian lembaga tersebut tidaklah murni untuk kebudayaan. Manikebu dibentuk sesungguhnya untuk memberangus paham komunisme di Indonesia, pemberangusan yang menjadi bagian politik kapitalisme global Amerika Serikat.

Jauh sebelum Manikebu dideklarasikan, untuk mempromosikan liberalisme sebagai upaya melawan komunisme di bidang kebudayaan, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Congress for Cultural Freedom di Berlin pada 1950 melalui agen CIA Michael Josselson. Misinya jelas. Agar para seniman dan intelektual di seluruh dunia lepas dari komunisme. CCF dikendalikan oleh unit khusus CIA  dengan nama Office of Policy Coordination yang dikepalai Frank Wisner.

Mochtar Lubis sebagai pemimpin harian Indonesia Raya (1949-1974) dikenal cukup dekat dengan pemimpin Partai Sosialis Indonesia seperti Sjahrir dan Sumitro Djojohadikusumo dan juga berpengaruh membangun jaringan dengan Barat. Pada tahun 1951 Mochtar merupakan anggota lembaga International Press Institute yang yang dibiayai AS dan bermarkas di Zurich. Dia juga dekat dengan diplomat AS seperti Willard Hanna, ahli sejarah, budaya, dan politik Indonesia.

Bersama dengan elite PSI itu, Mochtar menjadi akrab dengan CCF dan akhirnya menjadi anggota pada 1954, setahun sebelum kongres pertama CCF di Asia. Mochtar bersama Sutan Takdir Alisjahbana menghadiri kongres itu. Sedangkan Sumitro ditunjuk sebagai ketua kehormatan konferensi CCF di Asia. Dari sinilah bermula terjalin kedekatan Mochtar Lubis dengan Ivan Kats, perwakilan CCF untuk Asia. Bahkan kedekatan hubungan tersebut berlanjut hingga generasi setelahnya, yakni Goenawan Mohammad.

Lewat Ivan Kats itulah Mochtar Lubis dan kawan-kawan memperoleh banyak karya yang disponsori CCF dengan gagasan liberalisme seperti majalah, pamflet, dan karya sastra. Misalnya karya-karya penulis antikomunis seperti Albert Camus dan Miguel de Unamuno. Goenawan Mohammad malah mengakui ketika itu mereka sangat antusias membaca buku-buku CCF dan menjualnya kembali.

Jalan Keras Kebudayaan
Kelompok Mochtar Lubis lalu menemukan tempat untuk melawan langsung praktik kebudayaan kiri di Indonesia yang ketika itu didominasi kaum kiri. Seniman kiri yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat juga memperkuat komitmen politik mereka di bidang seni dan sastra sejalan dengan politik revolusioner Sukarno. Melihat itu, kelompok Goenawan pada Agustus 1963 mendeklarasikan Manifes Kebudayaan.

Penjelasan tersebut mendukung pandangan saya mengenai Mochtar Lubis. Dia tak layak disebut sebagai intelektual, bukan hanya karena bagian dari CCF dan CIA, melainkan karena tak pernah bersuara soal pembantaian ratusan ribu hingga jutaan manusia atas nama ideologi. Bahkan ikut serta dalam pemberangusan komunisme. Ini sangat bertentangan dengan paham kebebasan yang dianutnya lewat CCF itu, sehingga di titik ini kita bisa melihat kontradiksi sosok Mochtar Lubis.

Bahkan pada September 1995 Mochtar Lubis mengembalikan anugerah Ramon Magsaysay yang diterimanya pada tahun 1958 karena anugerah yang sama 37 tahun kemudian diberikan kepada Pramoedya Ananta Toer, penulis dan anggota Lekra yang berseberangan dengan Manikebu. Langkah lugas yang menuai dukungan dan kecaman.

Karya Wijaya Herlambang ini menarik dibaca untuk menambah pengetahuan kita tentang kekerasan yang terjadi pada 1965-1966 dan setelahnya terlepas dari ideologi yang dimilikinya. Buku berdasarkan tesis doktoral di Universitas Quensland Australia ini memaparkan bagaimana kebudayaan dijadikan sebagai alat untuk membenarkan pembantaian kemanusiaan yang digagas orang-orang yang menamakan diri pendukung humanisme universal.

Kita bisa banyak belajar dari buku ini, bagaimana kekerasan tak melulu soal fisik dan pembunuhan. Kekerasan bisa lebih mengerikan lewat kebudayaan karena membenarkan pembantaian berjuta umat manusia menjadi lumrah dan lazim.

Sejak pembantaian 1965-1966 itu kebudayaan menjadi produk yang efektif untuk melanggengkan ideologi anti-komunis. Itu sebabnya masyarakat umum bahkan melihat komunisme sebagai horor. Mereka selalu mengangap komunisme adalah hal yang menakutkan dan harus diberangus.

Bahkan karena anggapan itu, masyarakat kini mengidap penyakit ketakutan yang parah soal komunisme. Ideologi itu dianggap menjadi jelmaan iblis yang selalu siap menghantam mereka yang menantangnya. Itu pula sebabnya bagi sebagian orang, membunuh manusia lain yang berbeda paham, semisal komunisme, adalah kewajaran, bahkan keharusan.

Karena itu, kekerasan lewat kebudayaan lebih mengerikan ketimbang tindakan fisik. Karena membekas hingga berpuluh tahun dan tidak tahu kapan akan berakhir. Kita juga bisa bertanya misalnya setelah pembantaian 1965-1966 tersebut, apa yang pernah dilakukan Mochtar Lubis untuk memprotesnya. Saya hampir tak pernah membaca kritik tajamnya mengenai hal itu kepada penguasa Orde Baru.

Buku ini juga memuat kritik kepada para penggiat seni dan sastra soal kekerasan kebudayaan itu. Apakah mereka yang mengaku seniman atau sastrawan tersebut melakukan perlawanan untuk menghapus ideologi anti-komunis yang sudah ditanamkan penguasa Orde Baru berpuluh tahun itu atau malah sebaliknya? [*]

Judul: Kekerasan Budaya Pasca 1965

Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

Penulis: Wijaya Herlambang

Cetakan I, November 2013

Tebal: xiv + 334 halaman

Perbit: Marjin Kiri

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s