Pilih TKI atau Konvensi

Oleh: Kristian Ginting

Persoalan TKI di Indonesia ibarat orang yang terbawa arus sungai, timbul, tenggelam. Tak pernah ada kebijakan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah TKI di luar negeri. Terutama mereka yang diancam hukuman mati.

Kini publik kembali dikejutkan dengan berita  Walfrida Soik, TKI asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dia terancam dieksekusi mati lantaran dituduh membunuh majikannya, Yeap Seok Pen yang berusia 75 tahun di Pasir Mas, Kelantan Desember 2010.

Lembaga pemerhati TKI, Migrant Care sejak beberapa bulan lalu aktif mengkampanyekan pembebasan hukuman mati terhadap Walfrida. Mulai dari menggalang dukungan publik lewat petisi Change Indonesia hingga menemui para pemangku kepentingan. Tujuannya cuma satu: agar Wafrida tak jadi dieksekusi.

Berdasarkan catatan Migrant Care tahun 2013, setidaknya 420 TKI terancam hukuman mati dan 99 orang diantaranya sudah divonis hukuman mati dan 2 orang sudah dieksekusi mati di Arab Saudi.

Tak Serius
Menurut Migrant Care, pemerintah juga tak serius mengurus 5 nasib TKI yang tinggal menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Mereka adalah Satinah Binti Jumadi, Siti Zaenab, Tuti Tursilawati, Aminah Binti Budi dan Darmawati. Sehingga lembaga itu menjadikan hal tersebut sebagai catatan hitam era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Melihat masalah TKI yang kian kompleks ini, patutlah kiranya kita bertanya: di mana pemerintah? Untuk kasus Walfrida, gadis yang masih berumur 20 tahun itu misalnya, pernahkah kita mendengar apa yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Padahal, lembaga non-departemen itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 berfungsi untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Tapi, kita lebih sering mendengar “sepak terjang” Migrant Care dalam mengurusi dan memedulikan nasib TKI.

Kita tahu keberangkatan Walfrida menjadi TKI ke Malaysia tidaklah melalui prosedur yang benar. Berbekal niat ingin melepaskan keluarganya dari struktur kemiskinan, oleh agen umur Walfrida yang masih 17 tahun dituakan menjadi 21 tahun. Dia pun berangkat melalui jalur Jakarta – Batam – Johor Baru pada 23 Oktober 2010.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat memang memprotes hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Malaysia terhadap Walfrida yang dianggap tidak masuk akal. Ancaman hukuman mati itu tidak adil mengingat Walfrida merupakan korban perdagangan manusia, katanya. Tapi cukupkah hanya demikian? Bukankah pemerintah memiliki kewenangan diplomasi untuk menekan Malaysia soal Walfrida itu. Namun, mengapa pemerintah tampaknya enggan menggunakannya.

Pemerintah Gagal
Selain BNP2TKI, pada Juli 2011 pemerintah juga pernah membentuk Satuan Tugas TKI lewat Keppres No. 17 Tahun 2011. Lembaga baru yang tak diperpanjang masa kerjanya itu dibentuk Presiden SBY untuk mengurusi TKI yang bermasalah di lar negeri terutama mereka yang diancam hukuman mati.

Satgas TKI itu terdiri atas Mahftuh Basuni, Bambang Hendarso Danuri, Nazaruddin Umar, Hendarman Supandji, Alwi Shihab, Tatang Razak, Ahmad Rifai, Kemala Chandra Kirana.

Selain itu ada Ramli Hutabarat, Abdul Latief, Lisna Yuliani, Humprey Jemat, Yuli Mumpuni, Siti Murtiyah Setyawati, Rahmad Ridho, Yunus Affan, Saiful Ridho, Sadono, Djamaluddin dan Ferry. Maftuh kini diketahui merupakan Ketua Komite Konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Berdasaran pemberitaan tahun 2012 Presiden SBY menganggap kerja Satgas TKI sukses dalam menangani masalah TKI di luar negeri. Misalnya Satgas berhasil membebaskan 37 TKI dari hukuman mati.

Bahkan 4 TKI telah dipulangkan ke tanah air. Di Malaysia, 14 TKI telah lolos dari ancaman hukuman mati. Enam di antaranya bebas murni dan 8 lainnya divonis hukuman kurungan penjara.

Di China, 11 TKI yang dihukum mati akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, di Iran, 2 TKI yang terancam hukuman mati mendapatkan hukuman kurungan penjara seumur hidup. Itu sebabnya, pada 2012 SBY sempat memperpanjang masa tugas Satgas TKI.

TKI atau Konvensi?
Berbeda dengan catatan Migrant Care, 5 TKI di Arab Saudi kini tinggal menunggu waktu eksekusi. Bahkan, karena itu, Migrant Care menganggap Satgas TKI gagal dan menorehkan catatan hitam pemerintah SBY dalam mengurus TKI.

Pernyataan yang sama pernah diungkapkan anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus PDI Perjuangan itu menganggap kerja Satgas TKI gagal sehingga lebih baik dibubarkan. Daripada menghamburkan anggaran negara yang nilainya cukup besar Rp 100 miliar.

Menurut Rieke, dari 236 kasus TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, Satgas TKI hanya mampu membebaskan 49 TKI dari hukuman mati. Selebihnya TKI itu tetap terancam hukuman mati baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.

Soal Walfrida pun, Rieke tetap ‘Berteriak” lantang kepada pemerintah terutama untuk Presiden SBY. Menurut Rieke, SBY lebih mementingkan urusan konvensi capres Demokrat ketimbang menyelamatkan nyawa warganya. Kini 2 pilihan itu dihadapkan pada SBY, mengurusi TKI atau konvensi? Celakanya Maftuh yang dulu menjadi ketua Satgas TKI, kini juga ikut-ikutan sibuk  mengurusi  konvensi capres Demokrat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s