Kepentingan SBY dan Kebutuhan Rakyat

Oleh: Kristian Ginting

Penolakan terhadap Ruhut Sitompul oleh Komisi III DPR dan penolakan pengadaan mobil murah yang disebut low cost green car (LCGC) kian menguat. Menggelinding dan membesar bak bola salju.

Alasan penolakan terhadap keduanya pun tampaknya sama. Untuk siapakah kebijakan itu dibuat? Benarkah penunjukan Ruhut oleh Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III DPR demi kepentingan rakyat?

Pun demikian soal mobil murah. Untuk siapakah sesungguhnya mobil itu? Benarkah demi rakyat? Secara singkat, tentu kita kan menjawab: tidak! Namun, tentu sulit menyoal dua kebijakan itu secara legal formal.

Soal Ruhut, misalnya, Demokrat bisa saja beralasan itu menjadi kewenangan fraksi mereka. Dan siapa pun tidak akan bisa menyoalnya. Termasuk anggota Komisi III DPR. Apalagi Demokrat berdalih rotasi yang kali ini mereka lakukan sama dengan yang sebelumnya, meski rotasi kali ini terkesan sangat mendadak.

Ketua Marah
Mengapa demikian? Rotasi kali ini dilakukan hanya berselang sehari setelah bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia pada 15 September lalu tak jauh dari rumahnya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Deklarasi ormas itu bersamaan dengan pengenalan perdana 11 peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Namun, semarak pemberitaan mainan baru Anas tampaknya mendominasi dibandingkan pemberitaan pengenalan peserta konvensi capres Demokrat.

Padahal, acara pengenalan peserta konvensi bakal dihadiri Ketua Dewan Pembina, ex-officio Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Tinggi, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY akhirnya batal hadir. Alasan, berdasarkan pemberitaan, SBY sebagai kepala negara kelelahan seusai menghadiri KTT APEC di Bali.

Ada pula yang memberitakan ketidakhadiran SBY dalam acara pengenalan peserta konvensi karena “ngambek”. Kabarnya dia meradang karena lebih banyak media meliput acara deklarasi ormas Anas daripada konvensi partainya. Entahlah. Kedua acara tersebut kebetulan bentrok atau memang disengaja bersamaan.

SBY marah. Dia pun menelepon Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan untuk menyelidiki siapa saja kader Demokrat yang ikut dalam deklarasi ormas Anas. Akhirnya diketahui 4 kader Demokrat ikut dalam deklarasi PPI.

Mereka adalah dan Achmad Mubarok, Mirwan Amir, Saan Mustopa, daan Gede Pasek Suardika. Tiga nama terakhir tercatat sebagai anggota DPR dari Demokrat. Bahkan mereka memiliki jabatan strategis di alat kelengkapan DPR.

Mirwan sebelum dicopot merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Saan merupakan Sekretaris Fraksi Demokrat, dan Pasek sebelum dicopot adalah Ketua Komisi III yang kemudian digantikan Ruhut. Itulah sanksi yang diberikan Demokrat terhadap mereka yang selama ini dicap sebagai loyalis Anas.

Mendengar kebijakan Partai Demokrat yang tentu saja atas perintah SBY, ramai-ramai anggota Komisi III menolak Ruhut. Mereka sebetulnya tak menyoal kebijakan Demokrat, karena itu merupakan kebijakan partai tersebut.

Kepentingan Siapa?
Lalu, apa sebetulnya yang mereka tolak? Yang mereka tolak adalah mengapa Ruhut yang ditunjuk menjadi Ketua Komisi III. Apa dasar penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi, itulah yang mereka anggap, Demokrat tak transparan.

Sesungguhnya anggota Komisi III ingin mengatakan Ruhut tak layak memimpin, apalagi komisi tersebut berhubungan dengan urusan hukum untuk kepentingan publik. Jadi, sebetulnya demi siapakah Ruhut dipilih Demokrat? Tentu hanya SBY yang bisa menjawab.

Lalu bagaimana dengan kebijakan mobil murah? Ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sibuk membenahi tata ruang kota, termasuk mengurusi masalah banjir dan kemacetan, dia dikejutkan dengan kebijakan mobil murah itu.

Jokowi protes terhadap pemerintah pusat, terutama kepada Wakil Presiden Boediono. Sebab, “serangan” mobil murah itu diperkirakan akan membuat jalanan Jakarta kian sumpek dan macet. Jokowi sebetulnya ingin mempertanyakan demi siapakah mobil murah itu dibuat.

Meski Jokowi protes kepada Boediono, bukan berarti SBY tak tahu soal kebijakan tersebut. Atas seiizinnyalah maka kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ketika Jokowi protes, ramai-ramai pejabat pemerintah pusat membuat alasan, yang lagi-lagi, sebetulnya menunjukkan mereka tak peduli kepada rakyat.

Boediono dan para menteri mengatakan, mobil murah itu tidak khusus ditujukan ke kawasan DKI, tapi seluruh wilayah di Indonesia.

Katakanlah demikian yang diniatkan, namun saya membayangkan, apakah warga kampung saya di bawah lereng Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatra Utara, membutuhkan mobil murah itu. Sebab, yang kami butuhkan transportasi umum yang aman dan murah. Atau, benarkah rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri saat ini membutuhkan mobil murah? Ini pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.

Kondisi Rakyat
Berdikari Online menulis, tahun 2011 saja sekitar 11,7 Juta anak Indonesia tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Setidaknya 13 juta rakyat Indonesia belum punya rumah, termasuk PNS.

Untuk kesehatan, sekitar 6,2 juta jiwa penduduk Indonesia tak bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar. Sedangkan 36 juta orang tak bisa mendapatkan layanan kesehatan sekunder. Dan 48 persen penduduk Indonesia belum dapat mengakses sistem sanitasi bersih. Sekitar 8 juta anak Indonesia yang kurang gizi.

Data Badan Pusat Statisktik tahun 2012 menyebutkan, rata-rata pengeluaran penduduk untuk pangan mencapai 49,89 persen. Bahkan, pengeluaran keluarga miskin untuk keperluan pangan mencapai 73,5 persen dari pendapatan mereka.

Begitu pula dengan warga Jakarta. Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas memperkirakan 50 persen dari 40.000 mobil murah yang akan didatangkan awal tahun depan akan beredar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Itu sebabnya, dia mendukung protes yang disampaikan Jokowi kepada Boediono.

Karena itu pula kedua kebijakan yang bersumber dari SBY itu tidak dibutuhkan rakyat. Kebijakan itu sama sekali tidak menunjukan SBY peduli dan mengerti rakyat. Karena itu, sudah sewajarnya jika rakyat menolak kedua kebijakan yang tidak bijak itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s