Stop Memajang Perempuan

Anggapan bahwa perempuan menjadi sumber masalah susila mendapat pembenaran. Bahkan, anggapan itulah yang kini cenderung mengarah eksploitasi. Terutama oleh media.

Sebut saja misalnya nama-nama perempuan yang dikait-kaitkan dengan tersangka kasus dugaan suap kuota impor daging Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.

Ketika ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi  Januari lalu di Hotel Le Meredien, Jakarta, Fathanah digelandang bersama  Maharani Suciyono, mahasiswi di sebuah universitas swasta di Jakarta.

Karena dianggap tak terkait dengan kasus yang sedang dibidik,  24 jam kemudian Rani sapaan Maharani Suciyono  akhirnya dilepaskan KPK. Media, tidak perduli nama Rani terus dipublikasikan secara meluas.

Tak lagi hanya soal dugaan korupsi itu, media juga tergelincir  memberitakan kehidupan pribadi Rani secara massif. Tanpa sensor dan beberapa di antaranya bahkan tak mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Rani menjadi ‘terpidana’ oleh media.

Setelah Rani, lalu muncul lagi nama seorang siswi SMA yang dikaitkan dengan Luthfi. Nasibnya hampir sama dengan Rani. Gadis berusia 19 tahun itu habis ‘dikuliti’ oleh media. Tanpa ragu, media memberitakan secara luas soal keluarganya, rumahnya, identitasnya dan semuanya yang dianggap bisa diberitakan.

Tapi, sesungguhya bisa jadi materi pemberitaan itu sama sekali tidak berkait dengan pemeriksaan KPK terhadap Luthfi. Apalagi untuk kepentingan publik. Celakanya lagi, KPK justru berperan dalam hal itu.

Padahal khusus untuk gadis kedua ini, karena statusnya yang masih di bawah umur dan berhak dirahasiakan identitasnya.

Lalu pemberitaan lainnya yang menganggap perempuan sebagai sumber masalah susila adalah terkait kasus Briptu Rani Indahyuni Nugrahaeni, anggota Polres Mojokerto.

Berbagai pemberitaan menyudutkan Briptu Rani terutama soal foto syurnya yang beredar di dunia maya. Hanya itu. Media abai menjawab pertanyaan publik yang ingin mengetahui apa yang sebetulnya terjadi pada Briptu Rani dan masalah apa yang tengah menjeratnya.

Sayangnya sampai saat ini, media belum memenuhi kewajibannya itu. Dan malah terjebak pada  ‘sensasionalisasi’.

Soal ini politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengingatkan agar pihak-pihak terkait untuk tidak melanggengkan anggapan bahwa perempuan sebagai sumber maksiat.

Eva berharap Komnas Perempuan mengingatkan KPK, media atau lembaga lainnya untuk tidak terjebak dalam anggapan tersebut. Kepada KPK, Eva berharap agar komisi itu fokus saja menangani masalah korupsi yang melibatkan Fathanah dan Luthfi misalnya. Bukan kepada perempuan yang menjadi korban penerima uang korupsi itu.

Karena itu, Eva dengan tegas meminta agar menyetop sensasi pajangan para perempuan itu. Dan kembali saja kepada tiga syarat pemberantasan korupsi: adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain dan merugikan keuangan negara.

Soal korupsi, kata Eva, KPK jangan hanya mengurusi aliran dana kepada para perempuan yang jumlahnya ‘kecil’ itu. Apalagi para perempuan itu tidak tahu kalau uang mereka terima adalah uang negara. Juga perlu ditegaskan,kata Eva, para perempuan ini tidak ada yang merupakan pejabat negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s