Pelanggaran HAM Berat Mau Dibawa ke Mana?

Gambar

Bisakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti pembantaian 1965-1966 kita bawa ke Pengadilan Kriminal Internasional?

Meski Komnas HAM telah menetapkan peristiwa 1965-1966 sebagai pelanggaran HAM berat lewat penyelidikan pro yustisia sebagian masyarakat masih menolak hasil itu. 

Bahkan masyarakat yang menolak itu juga menentang keinginan negara lewat Presiden SBY untuk meminta maaf terhadap korban peristiwa yang menelan korban jiwa hingga ratusan ribu jiwa.

Di Bandung mereka bahkan mendeklarasikan penolakan itu dalam bentuk petisi di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, Minggu pekan lalu. 

Hadir dalam deklarasi itu diantara Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Kiki Syahnarki (eks Wakil KASAD TNI), eks Gubernur Jawa Barat Solihin GP dan masih banyak tokoh dan lembaga lainnya.

Komnas HAM dalam penyelidikannya tentu tidak main-main untuk menetapkan peristiwa 1965-1966 itu sebagai pelanggaran HAM berat. Dalam kesimpulan penyelidikan yang dilakukan Komnas dinyatakan bahwa ada bukti permulaan yang cukup telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.

Adapun kejahatan kemanusiaan yang dimaksud adalah berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang; penyiksaan, perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan (persekusi); dan penghilangan orang secara paksa. 

Kesimpulan akhir Komnas HAM juga mencatat sejumlah nama individu dan lembaga yang diduga kuat sebagai pelaku dalam peristiwa 1965-1966 itu. Dan waktu penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM mencapai empat tahun lamanya.

Akan tetapi, dalam laporan Komnas HAM itu tidak dicatat berapa jumlah korban dalam peristiwa tersebut. Apalagi soal angka korban jiwa itu masih banyak versinya. Beberapa kalangan menyebutkan 500 ribu jiwa, sementara kalangan lain menyebutkan angkanya hampir menyentuh sekitar dua atau tiga juta jiwa. Tetapi, karena tidak ada penelitian yang resmi terkait jumlah korban sehingga angkanya masih simpang siur sampai kini.

Salah satu sarjana Indonesia yang fokus melakukan penelitian terkait dengan pembantaian 1965-1966 adalah Hermawan Sulistyo peneliti di LIPI. Dalam disertasinya yang kemudian dijadikan buku berjudul “Palu Arit di Ladang Tebu” (2000), dia menuliskan korban pembantaian itu kira-kira 78 ribu hingga 500 ribu jiwa.

Dalam pengantarnya Hermawan atau kerap disapa Kiki itu menuliskan peristiwa pembantaian 1965-1966 adalah salah satu pembunuhan massal terbesar dalam abad ke-20 di dunia. Namun, dia juga mencatat peristiwa itu pula yang paling sedikit dipelajari, alasannya teknis kelangkaan sumber dan bahan kajian.

Dia sendiri ingin mempelajari peristiwa pembantaian tersebut karena dengan mata kepala sendiri di kota asalnya, Madiun, Jawa Timur, saban hari menyaksikan mayat-mayat yang mengapung di Bengawan Madiun. Bahkan banyak di antara mayat itu ada yang sudah tidak berkepala lagi.

Hasil penelitian Kiki itu sebetulnya hampir tak jauh beda dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM. Sehingga dengan menetapkan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat tentu sudahlah tepat.

Mau Dibawa ke Mana?

Lantas hasil penyelidikan Komnas itu hendak dibawa ke mana sebetulnya? Dalam rekomendasinya, Komnas berharap agar Kejaksaan Agung mau meningkatkan status penyelidikan itu menjadi penyidikan. Di titik inilah pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. 

Sebab sudah berulangkali Komnas HAM menyampaikan hasil penyelidikannya terkait dengan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Kejaksaan, dan tak satu pun berujung pada pengadilan. Termasuk soal penculikan dan penghilangan aktivis secara paksa 1997-1998 yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah menyatakan kasus itu sebagai pelanggaran HAM berat. 

Pun begitu dengan DPR, melalui rekomendasinya, presiden disuruh untuk mengeluarkan Keppres untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc yang diamanatkan oleh UU tersebut. Tapi nyatanya tak ada yang jalan. Dengan begitu, nasib peristiwa 1965-1966 tampaknya akan sama dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Dalam Statuta Roma 1998 disebutkan kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu dari empat pelanggaran HAM berat. Definisnya pun jelas disebutkan dalam statuta itu. Tiga lainnya adalah genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Keempat hal itu sebetulnya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Lantas kalau begitu bisakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu seperti pembantaian 1965-1966 kita bawa ke Pengadilan Kriminal Internasional? Ternyata tidak bisa. Pasalnya Indonesia termasuk negara yang tidak menandatangani Statuta Roma.

Sehingga sulit membawa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya pembantaian 1965-1966 ke wilayah internasional. Dan karenanya seolah-olah jalan yang ditempuh hanya membentur jalan buntu. Dum spiro spero!  (Baca skalanews.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s