KPK vs Polri, Siapa Untung?

Gambar

Menarik semata-mata karena ada pihak-pihak yang diuntungkan karena seteru itu.

 

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri terkait dengan penyidikan perkara korupsi di Korps Lalu Lintas Mabes Polri tahun ini, sebetulnya menarik untuk diamati dan dicermati.

 

Menarik bukan karena kedua lembaga itu saling ngotot dan merasa paling berhak untuk mengusutnya. Bukan karena dugaan kerugian negaranya yang mencapai ratusan miliar itu. Dan bukan pula karena melibatkan jenderal aktif di kepolisian. 

 

Menarik semata-mata karena ada pihak-pihak yang diuntungkan karena seteru itu. Mereka beruntung karena agenda pemberantasan korupsi sesungguhnya menjadi terabaikan.

 

Siapakah pihak-pihak yang diuntungkan itu? Sudah pasti para koruptor. Sedangkan KPK dan Polri tidak dapat apa-apa. Kecuali jika  para koruptor itu justru bersarang di salah satu lembaga tersebut.

 

Konflik sejenis ini sebetulnya juga bukan kali pertama terjadi. Pada 2009 silam juga sudah pernah terjadi. Kala itu melibatkan eks Kepala Bareskrim Mabes Polri Susno Duadji. Dia diduga menjadi pemantik konflik antara KPK dan Polri yang kemudian merembet ke mana-mana  melibatkan banyak pihak. Termasuk sejumlah nama yang menjabat sebagai pimpinan KPK,  Antasari Azhar, Bibid Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

 

Selain dari KPK nama lain yang kala itu kerap disebut yakni A.H Ritonga eks wakil Jaksa Agung, Wisnu Subroto eks Jamintel. Selain nama-nama ‘aktor’ utama dari pihak swasta seperti kakak beradik Anggoro dan Anggodo Widjojo, Ary Muladi dan Edi Soemarsono. 

 

Dari sekian banyak nama  yang disebutkan itu, hanya empat orang yang diproses secara hukum. Antasari karena dianggap sebagai dalang pembunuhan terhadap eks Dirut Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen. Susno diberhentikan dari jabatannya dan diputus bersalah oleh pengadilan karena kasus korupsi. Lalu dua lagi adalah Anggodo dan Ary Muladi dihukum karena mencoba menyuap pimpinan KPK. 

 

Lalu dengan gegap-gempitanya pemberitaan Cicak vs Buaya jilid I itu adakah korupsi besar yang terkuak? Atau apakah ada pihak yang diuntungkan karenanya? Tak bisa dinafikkan ada banyak pihak yang diuntungkan oleh pertikaian yang tak jelas itu. Misalnya saja lembaga Kejaksaan. Barangkali lembaga Kepolisian juga diuntungkan. Sedangkan yang paling beruntung lagi-lagi para koruptor itu.

 

Hal serupa bukan tak mungkin terulang kembali dalam perseteruan kali ini. Pertikaian yang tak jelas ke mana ujungnya, tetapi menguntungkan pihak-pihak tertentu.

 

Menarik bila kita cermati perseteruan sejenis itu kembali berulang, sementara disaat  bersamaan Polri tiba-tiba menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan.

 

Bagi yang tidak percaya teori kebetulan, tentu apa yang dilakukan oleh Mabes Polri itu menyisakan pertanyaan besar. Pertanyaan yang mesti pula dijawab oleh Polri. Pertanyaan yang berkaitan dengan, betulkah yang dilakukan oleh Polri itu dalam rangka agenda pemberantasan korupsi? Atau malah sebaliknya?

 

Sebab bila ditelusuri lebih jauh, KPK sejak Mei 2011 telah melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. Sedangkan Polri baru pada 2012 ini. Namun, seperti laju kereta ekspres tanpa diduga proses hukum di Polri berlangsung super cepat. Polri menetapkan tersangka disaat ada kisruh dengan KPK.

 

Sulit Dibuktikan

Pasca penetapan tersangka oleh Polri itu, KPK pun menjadi bimbang menyelidiki kasus itu. KPK ‘terpecah’ konsentrasinya dengan kasus  simulator SIM. Mereka seolah-olah merasa ditikung oleh Polri dalam kasus itu. Sedangkan Polri tentu tak mau dituding ‘merebut’ kasus itu dari KPK. Mereka berasalan sudah sejak lama melakukan penyelidikan atas kasus itu.

 

Lantas mari perhatikan siapa yang diuntungkan dengan adanya kisruh dan penetapan tersangka dalam proyek vaksin flu burung itu? Dari sini bisa kita amati, DPR berkepentingan atas kasus vaksin itu. Pasalnya penganggaran proyek itu dibahas di lembaga legislatif tersebut dan berdasar audit BPK, penganggaran proyek tersebut melanggar berbagai produk peraturan dan perundangan. 

 

Pembahasan anggaran itu dianggap tidak sesuai dengan standar baku seperti yang disyaratkan  UU.

 

Selain DPR, tentu ada Kemenkes dan Kementerian Keuangan juga yang berkepentingan. Meski tersangka awal berasal dari Kemenkes, boleh jadi penetapan tersangka oleh Polri itu sebagai tameng supaya petinggi Kemenkes lolos dari jerat hukum.  Sebab kita tahu, Polri kerap bermurah hati mengeluarkan SP-3 terhadap orang-orang tertentu.

Dari pendapat dan analisa di atas, seorang pejabat di KPK lewat pesan BlackBerry menyampaikan pernyataannya. “Benar juga sih analisamu. Cuma sulit dibuktikan.” Sedangkan masyarakat berpendapat seperti apa?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s