Saksi Akui Mark Up Berjamaah Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat

SIDANG SUSNO
Saksi Akui Mark Up Berjamaah Dana Pengamanan Pilkada Jawa Barat
Selasa, 16 November 2010 , 17:01:00 WIB

Laporan: Kristian Ginting

SUSNO/IST

Sidang mengenai PT SAL akhirnya di-pending untuk sementara. Sebab, beberapa saksi yang ingin dihadirkan oleh JPU belum dapat hadir dalam persidangan.

Oleh karena itu, sidang lalu dilanjutkan dalam perkara dugaan korupsi dalam pengamanan Pilkada Jawa Barat di mana Susno juga duduk sebagai terdakwa. Saksi yang pertama adalah Rosilawati, yang menjadi Bendahara pegawai negeri sipil (PNS) di Polres Bandung Tengah.

Rosilawati mengakui, ada perbedaan dana pengamanan yang ia terima dengan yang tertulis dalam kuitansi. Dana riil yang Rosilawati terima sekitar Rp 650 juta dalam empat tahapan.

“Tahap I Rp 100 juta, tahap II, Rp 150 juta, tahap III, Rp 89 juta dan ke-empat Rp 310 juta. Namun, dalam kuitansi tahap ke-empat ditulis Rp 514 juta,” jelasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Selasa, 16/11).

Semua dalam kuitansi ditandatangani oleh Kapolres Bandung Tengah, yang ketika itu dijabat oleh AKBP M Arif Ramdani.

Rosilawati juga mengatakan, perbedaan ini ia laporkan kepada Kapolres pada saat itu. Namun, kata Rosilawati, tidak ada jawaban mengenai itu.

“Kalau semua (Polres lainnya di Jawa Barat) mengalami hal yang sama, ya pertanggungjawabkan saja,” kata Rosilawati meniru ucapan Kapolres Bandung Tengah.

Rosilawati mengetahui, semua Polres juga mendapat hal yang sama, karena ia bersama dengan Bendahara Polres lainnya bersama-sama menerima uang itu di Polda Jawa Barat.

Rosilawati mengakui, untuk mendapatkan dana tersebut berhubungan dengan Yuce  sebagai pemegang kas di Polda Jawa Barat. Akan tetapi, ada yang aneh dalam keterangan Rosilawati. Di dalam BAP-nya ia menyebutkan, pemotongan pengamanan dana Pilkada Jawa Barat itu diperintahkan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, ketika itu dijabat oleh Susno Duadji. Sedangkan, dalam persidangan ia menyatakan, tidak ada perintah dari Susno Duadji.

Ia mengaku, hanya mendengar informasi tersebut dari teman-teman yang terlebih dahulu diperiksa.

Keterangan Rosilawati itu kemudian dibantah oleh Susno Duadji.

“Sebenarnya saya tidak tahu persis mengenai hal ini. Sehingga sulit bagi saya untuk memberikan tanggapan. Tapi, saya hanya mau menegaskan, tidak ada perintah dari saya untuk memotong dana pengamanan Pilkada itu,” tegas Susno.

Sedangkan saksi lainnya, Wenni, Bendahara Polres Bandung Barat juga mengaku hal yanng serupa dengan apa yang dialami oleh Rosilawati. Ia juga mengaku menerima dana itu dalam empat tahapan. Tahap I Rp 100 juta, tahap II, Rp 150 juta, Rp 73 juta dan ke-empat Rp 322 juta.

“Tapi, kuitansi ke-empat ditulis Rp 1,076 miliar.  Selisihnya sekitar, Rp 430 juta,” jelas Wenni.

Perbedaan angka ini sempat ditanyakan Wenni kepada AKBP Iwan, Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat, ketika itu. Akan tetapi, jawaban Iwan mencengangkan Wenni. “Sudah tanya saja ke Kapolres kamu, ini sudah di 86-kan. Kalau kurang jelas, langsung saja hubungi ke Kapolda,” kata Wenni menirukan ucapan Iwan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s