DPR Hanya Bisa Berikan Pendapat Tentang Kemungkinan Deponering

DPR Hanya Bisa Berikan Pendapat Tentang Kemungkinan Deponering
Senin, 25 Oktober 2010 , 21:08:00 WIB

Laporan: Kristian Ginting

GAYUS/RM

Meskipun Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono menyatakan pernyataan Amari tentang deponering pada kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah adalah salah omong, tapi tidak menutup kemungkinan Kejaksaan Agung akan mengambil keputusan itu di masa mendatang.

Ini karena Kejagung belum memberikan kepastian akan mengambil keputusan pada kasus ini.

Namun, jika Kejagung dibawah Plt Darmono tetap mengeluarkan deponering ada beberapa hal yang patut diperhatikan.

“Sebenarnya pelaksanan tugas Jaksa Agung tidak berwenang, yang berhak adalah Jaksa Agung terpilih atau definitif. Itu sesuai pasal 35 penjelasan UU Kejagung,” ujar Profesor Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/10).

Apabila ini tetap dilakukan oleh Plt Kejaksaan, maka kita tidak pernah tertib hukum.

“Jika deponering dilakukan, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan judicial review terhadap UU Kejaksaan,” lanjutnya.

Lalu apa yang dilakukan Komisi III?

“Kita tidak bisa apa-apa. Namun DPR bisa memberikan pendapat kepada lembaga yang berwenang (Kejaksaan Agung),” imbuhnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s