Anis Hidayah Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Buruh Migran

TKI DIBUNUH
Anis Hidayah Desak Pemerintah Ratifikasi Konvensi Buruh Migran
Sabtu, 20 November 2010 , 16:20:00 WIB

Laporan: Kristian Ginting

ANIS HIDAYAH/IST

Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi konvensi buruh migran. Bila hal itu sudah dilakukan, perlindungan terhadap buruh migran sejak dalam negeri hingga bekerja di luar negeri akan terjamin.

Demikian diungkapkan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migran Care, dalam diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini, dengan tema Pahlawan Devisa yang Tersiksa, (Sabtu,20/11).

Menurut Anis, proses migrasi tenaga kerja, di dalam konvensi tersebut telah menggarisbawahi perlindungan buruh sejak dari dalam negeri. Begitu pula, lanjut Anis, ketika tenaga kerja sedang berada di luar negeri hingga kembali ke dalam negeri. Selain itu, menurut Anis, konvensi itu juga berkali-kali menegaskan soal hak tenaga kerja. Hal itu tertuang dalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut.

“Soal bantuan hukum, soal proses hukum yang fair, harus ada pendamping hukum, fasilitas selama dalam penjara dan sebagainya. Ini (konvensi) sangat detil,” kata Anis.

Dia pun lalu membandingkan kondisi buruh migran Indonesia dan Filipina. Menurut dia, posisi tawar buruh migran Filipina begitu kuat, karena Filipina memiliki skema perlindungan dengan meratifikasi konvensi tersebut.

“Kenapa Filipina memiliki posisi tawar, terlepas dari ada kasus atau tidak, karena Filipina meletakkan buruh migran mereka dalam skema perlindungan dengan meratifikasi konvensi ini,” jelas Anis.

Karena itu, Filipina, kata Anis, tidak peduli negara penerima tenaga kerja meratifikasi atau tidak. “Namun, yang pasti Filipina punya standar. Sedangkan kita sampai hari ini, masih ragu meratifikasi konvensi ini,” katanya lagi.

Kenapa Indonesia sulit meratifikasi konvensi itu? Menurut Anis, Indonesia baru menandatangani konvensi itu pada tahun 2004 lalu. Meski sudah ada langkah-langkah untuk melaksanakan ratifikasi, Anis menilai masih ada tarik ulur di DPR untuk meratifikasi konvensi itu.

“Itu karena banyak instansi yang terlibat proses penempatan dan perlindungan TKI. Ada 18 instansi terkait dengan penempatan TKI. Ini yang membuat sulit membuat satu skema penempatan dan perlindungan yang sinergis dan koordinatif di antara 18 intansi itu,” demikian Anis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s