CRUSADES-MELURUSKAN INTERPRETASI SEJARAH Oleh : Deddy Sukanta Ginting

Pembentukan opini publik, bermula dari pemberitaan informasi. Walau terkadang sumbernya tidak jelas dan seperti dipaksakan. Bagi masyarakat yang terbiasa “nrimo” dan apatis, hal ini sangat berbahaya. Karena informasi tersebut bisa dipakai sebagai alat pemutarbalikan fakta. Melakukan  pembodohan dan mengalihkan isu demi sebuah kepentingan. Entah itu golongan tertentu atau penguasa.

Pemberitaan tentang Perang Salib pun tidak cocok dengan kenyataan sejarah. Beberapa kalangan (orang barat anti Kristen) mendengungkan informasi yang salah. Mereka mengatakan bahwa Perang Salib adalah sebuah noda hitam dalam sejarah kebudayaan barat. Paus Yohannes Paulus II telah meminta maaf kepada orang-orang yang menderita karena perang itu. Suatu sikap yang terpuji. Namun Paus tidak meminta maaf dengan adanya tentara salib. Karena kedua hal itu memiliki konteks yang berbeda.

Lalu, pertanyaannya adalah apakah Paus dan kalangan gereja menyetujui pembentukan tentara salib dan terjadinya perang? Mengingat agama Kristen sangat menjunjung nilai moral dan kasih sayang. Apakah ini bukan kontradiktif? Hal inilah yang perlu dipahami. Meluruskan kembali informasi dan sejarah Perang Salib. Memahami atas dasar apa Paus Urban II membentuk tentara salib di Konsul Clermont tahun 1095.

Didalam teologi kristen, ada pemisahan sebagai warga Negara dan berkeyakinan. Hal ini dapat dilihat dalam percakapan Yesus dengan orang Farisi. “Gambar siapakah yang kamu lihat di uang itu,” kata Yesus kepada orang Farisi. “Gambar kaisar,” jawab mereka. Lalu kata Yesus kepada mereka, “berilah kepada kaisar apa yang patut diterima oleh kaisar, dan berilah kepada tuhan apa yang patut kamu berikan kepada tuhan”.

Berlandaskan hal diataslah Paus Urban II membentuk tentara salib. Paus Urban II, dimasa itu adalah pemimpin dari serikat Negara, kerajaan dan kekaisaran berdasarkan agama yang sama. Keberadaannya sebagai pemimpin rohani sekaligus pemimpin politik diuji pada masa itu. Ketika Yerusalem dan Konstantinopel berseru memohon pertolongannya. Paus menyikapinya sebagai seorang pemimpin politik. Lalu, dia pun membentuk tentara salib.

Dengan demikian Paus Urban II melakukan tugasnya sebagai seorang stateman (negarawan). Membebaskan wilayahnya yang sedang ditindas dan di invasi oleh orang asing dengan sewenang-wenang dan menjawab aksi dengan reaksi. Jelas ini tidak ada kaitannya dengan agama, bukan pula merepresentasikan kepercayaan yang dianut para crusaders. Bagi tentara-tentara itu, ini adalah kewajiban sebagai warga negara, walau propaganda religius menjadi perekatnya. 

Pada akhirnya, perang adalah perang. Apa yang dituai sebagai hasilnya pastilah meninggalkan bekas yang tidak mudah dilupakan begitu saja. Permohonan maaf Paus Yohannes Paulus II cukup mewakili apa yang kemudian menjadi ekses dari perang ini. Tetapi Paus Urban II, yang memerintahkan pembentukan crusader (Tentara Perang Salib) dalam konteks dirinya sebagai pemimpin politik, telah memainkan perannya dengan baik. Akhir kata, semoga sudut pandang ini dapat memberi pemahaman dan wawasan baru bagi kita saat mencoba memaknai perang salib itu sendiri. 

Di Negara kita, bagi “penikmat” berita, sumber pemberitaan tidaklah terlalu penting. karena kurangnya sense of criticism, dan cenderung menelan bulat-bulat info yang diterima. Sikap seperti ini akan melahirkan opini dan kesimpulan yang salah dan menyesatkan, dapat pula menimbulkan gejolak sensitifitas yang tidak pada tempatnya dan pemahaman yang salah kaprah terhadap suatu isu.  

Pemerintah, dalam pemahaman ini adalah perpanjangan tangan tuhan untuk menata keteraturan hidup bermasyarakat, melakukan usaha-usaha untuk membawa kemakmuran, kesejahteraan dan ketentraman rakyat. Dan untuk itu, rakyat yang diperintah harus dapat memberikan penghormatan dan kepatuhan penuh terhadap aturan, hukum, dan proses penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tidak melenceng dari nilai-nilai kebaikan ilahi.

Sederhananya begini, saat seseorang memutuskan menjadikan batu, pohon atau hewan sebagai tuhannya, itu adalah urusan pribadi terhadap keyakinannya. Negara wajib menghormati dan melindungi apa yang menjadi keimanan dan agamanya itu. Tetapi ketika orang sudah bertindak anarkis, melakukan kekerasan, mengancam atau bahkan membunuh untuk memaksakan keyakinan, ideologi dan kepercayaannya, itu sudah menjadi urusan negara karena melanggar aturan, hukum negara, nilai moral dan hak individu paling universal, yakni kebebasan berkeyakinan. 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s