Di Balik Aksi Terorisme Global

teror-paris

Penembakan dan ledakan bom mengguncang Paris, Perancis medio November 2015. Tragedi itu lalu mengundang kecaman termasuk dari Liga Internasional Perjuangan Rakyat [ILPS]. Para pendukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara [NATO] dan negeri-negeri imperialis yang dikepalai Amerika Serikat menyatakan Negara Islam Irak dan Suriah [ISIS] merupakan aktor di balik aksi teror itu. Benarkah?

Jika hanya berpedoman pada pernyataan semacam itu, maka tak susah bagi AS dan sekutunya untuk memerangi ISIS dengan berbagai produknya. Namun, persoalanya tidak sesederhana itu. Seperti yang dikatakan Ketua ILPS Jose Maria Sison, tragedi penembakan dan ledakan bom di Paris adalah pembunuhan massal secara sistematis dan sejatinya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Karena itu, tragedi tersebut tidak bisa ditafsirkan semata-mata hanya tindakan politik. Apa yang terjadi di Paris merupakan jenis terorisme terburuk dari pabrik yang sama yaitu kekuatan imperialis seperti AS, NATO dan mitra mereka di tingkat regional seperti Israel. Melalui perang agresi dan operasi militer khusus, negeri-negeri imperialis itu membunuh jutaan masyarakat sipil, menghancurkan kehidupan sosial masyarakat dan menggusur masyarakat dari rumah dan tanah mereka.

“Di Irak saja, misalnya, AS membunuh 1,4 juta rakyat dan jutaan orang menjadi pengungsi,” kata Sison seperti dikutip situs resmi ILPS.

Setelah ledakan dan bom di Paris itu, ISIS lalu mendeklarasikan diri sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas kejahatan keji yang menyebabkan ratusan orang tewas. Bahkan organisasi ini merinci bagaimana mereka menjalankan aksinya seperti menggunakan senapan serbu dan bom sabuk untuk membunuhi warga sipil. Target organisasi ini juga termasuk konser Bataclan dan laga persahabatan di sekitar Stadion Stade de France. Sebagian besar korban di 2 tempat itu tewas.

Kemunculan ISIS sesungguhnya mengundang banyak pertanyaan, apalagi organisasi ini muncul setelah kematian Osama Bin Laden pimpinan tertinggi Al Qaeda. Lantas, bagaimana sesungguhnya ISIS itu muncul?

ISIS

Garikai Chengu, seorang peneliti dari Universitas Harvard, Amerika Serikat di globalresearch.ca pada 2014 menuliskan, seperti Al Qaeda, ISIS merupakan buatan imperialis AS. Organisasi ini dirancang untuk menaklukkan negara-negara Timur Tengah yang kaya minyak dan untuk mengimbangi pengaruh Iran di kawasan tersebut.

Adalah fakta AS memiliki sejarah panjang bersekutu dengan kelompok teroris. Fakta ini hanya mengejutkan orang-orang yang mengabaikan sejarah dan masyarakat yang hanya menonton berita dari media arus utama. Kali pertama Badan Intelijen Pusat [CIA] AS bersekutu dengan kelompok ekstrimis terjadi pada era Perang Dingin.

Dalam era itu AS menyederhanakan pembagian blok-blok dunia yaitu satu sisi nasionalisme Uni Soviet bersama dengan negara-negara Dunia Ketiga, sementara sisi lain AS bersekutu dengan negara-negara Barat dan kelompok Islam militan untuk melawan pengaruh Uni Soviet. Itulah yang terjadi di Mesir pada 1970an, CIA menggunakan Ikhwanul Muslimin untuk melawan pengaruh Soviet dan penyebaran Marxisme.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia dan Pakistan ketika AS secara terbuka mendukung Masyumi untuk melawan pengaruh Bung Karno; dan mendukung kelompok Jamaat-e-Islami untuk menggulingkan Zulfikar Ali Bhutto di Pakistan. Terakhir adalah dukungan AS terhadap Al Qaeda dengan Osama Bin Laden sebagai pimpinannya.

Bekas Menteri Luar Negeri Inggris, kata Chengu, menyatakan Al Qaeda tak perlu diragukan lagi sebagai produk dari badan-badan intelijen Barat dan CIA. Bahkan Al Qaeda secara harafiah dapat diartikan sebagai bank data dari ribuan kelompok militan Islam yang dilatih CIA dan didanai oleh Arab Saudi. Organisasi ini dibentuk untuk mengalahkan Soviet di Afghanistan.

Menurut Chengu, hubungan AS dengan Al Qaeda kerap pasang surut atau digambarkan seperti hubungan sepasang kekasih, benci tapi rindu. Itu semua tergantung dari tindakan Al Qaeda apakah mengganggu kepentingan AS atau tidak. Terakhir hubungan AS dan Al Qaeda benar-benar berakhir setelah kelompok teroris menyerang menara kembar WTC New York pada 11 September 2001.

Setelah serangan itu, Presiden George W Bush bereaksi dengan menyatakan, AS menyatakan perang terhadap teroris. Berdasarkan semua analisis, AS menuding Osama dan Al Qaeda bertanggung jawab atas serangan 11 September karena hanya organisasi ini yang memiliki dana cukup serta nekat menyerang lembaga intelijen AS, termasuk Kedutaan Besar AS di Afrika Timur.

Pernyataan perang melawan teroris ini lantas disambut NATO yang merupakan sekutu utama AS di Eropa. Pemerintah AS menyediakan anggaran US$ 40 miliar dan mempersiapkan 50 ribu tentara untuk menyerang Taliban di Afghanistan karena dianggap sebagai basis Al Qaeda. Lalu pada 2011, AS mengklaim berhasil menewaskan Osama dalam sebuah operasi khusus di Kota Abbottabad di kawasan barat laut Pakistan.

Bush yang nampaknya gandrung dengan kekerasan itu, meneruskan perangnya ke Irak pada 2003. Bersama dengan sekutu utamanya yaitu Inggris yang kala itu dipimpin Perdana Menteri Tony Blair, Bush mencari-cari alasan untuk mengagresi Irak. Untuk melancarkan perangnya, Bush lalu menuduh Saddam Hussein terkait dengan jaringan Osama dan Al Qaeda serta menyimpan senjata pemusnah massal atau senjata kimia. Dalih ini kemudian dipakai Bush dan Blair untuk menginvasi Irak sehingga menewaskan jutaan warga sipil dan jutaan orang menjadi pengungsi. Setelah berhasil menaklukkan Irak dan mendudukkan pemerintahan boneka, AS bersama sekutunya membiarkan Irak dilanda perang saudara serta perang antar-suku dan agama.

Setelah Al Qaeda, ISIS merupakan senjata baru bagi imperialis AS untuk kembali mewujudkan perang di Timur Tengah. Kali ini tujuan utamanya adalah Suriah dan Iran. Kedua negara dikenal sangat anti-terhadap imperialis AS. Seperti Chengu, Ketua ILPS Jose Maria Sison juga berpendapat serupa terkait ISIS. Sejak awal organisasi ini diciptakan, dilatih, dipersenjatai dan dipasok oleh AS, Inggris, Israel, Arab Saudi dan Turki. Tujuannya untuk menggoyang dan melemahkan pemerintah Suriah dan Iran yang menentang imperialisme AS dan zionis Israel di Timur Tengah.

Mega Terorisme

Menurut Sison, air mata dan kecaman kekuatan imperialis atas tindakan keji ISIS hanya kepura-puraan belaka. Bahkan tekad untuk menyerang ISIS di Suriah juga disebut Sison hanya pura-pura. Justru yang secara efektif memerangi ISIS saat ini adalah Rusia, pasukan pemerintah Suriah dan Kurdi. Serangan teror di Paris kemudian dilekatkan kepada ISIS demi menarik keterlibatan Perancis dalam perang di Suriah. Dalihnya adalah untuk memerangi ISIS.

ISIS, kata Sison, boleh disebut sebagai kelompok kecil teroris jika dibandingkan dengan kekuatan imperialis yang dikepalai AS yang disebut sebagai kelompok mega teroris yang membunuhi dan melukai ratusan ribu hingga jutaan rakyat sipil. Kekuatan imperialis ini menggunakan senjata pemusnah massal dalam setiap perang agresi mereka. Ini bukan kali pertama AS dan kekuatan imperialis lainnya menggunakan kelompok-kelompok bersenjata militan atau jihadis Islam dan membuang mereka setelah tidak diperlukan lagi.

Itu pula yang terjadi ketika AS memilih bersekutu dengan Osama untuk melawan invasi Soviet di Afghanistan. Setelah misinya tercapai, maka AS membuang Osama dan itu pula yang melatarbelakangi terbentuknya Al Qaeda serta ujungnya adalah serangan 11 September 2001. Atas dasar itu pula, kata Sison, AS kemudian mendeklarasikan kebijakan perang global mereka secara abadi, tanpa batas dan melancarkan serangkaian perang agresi.

ILPS dan rakyat di berbagai dunia, kata Sison, khawatir dan prihatin, pemerintah, kelompok sayap kanan di Perancis dan Uni Eropa akan menggunakan dalih ini untuk menciptakan perang agresi sebagai konsekuensi dari teror Paris. Seperti yang dilakukan AS pasca 11 September 2001, melakukan represif tanpa ampun, rasisme dan kefanatikan agama terhadap umat Islam. Itu sebabnya, skema imperialisme untuk menciptakan terorisme yang lebih besar itu mesti digagalkan.

Iklan

Anggoro Widjojo, Mengorek Luka Lama

Gambar

 

Oleh: Kristian Ginting

 

Penangkapan tersangka Sistem Komunikasi Radio Terpadu Anggoro Widjojo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah prestasi juga sekaligus membuka kisah lama tentang Cicak vs Buaya.

Penangkapan ini bisa juga dianggap sebagai penegasan kesungguhan KPK dalam memberantas korupsi. Saat bersamaan kita juga bertanya-tanya apa sesungguhnya peran Anggoro dalam pusaran Cicak vsBuaya pada 2009.

Pandangan saya, ini merupakan prestasi KPK antara lain karena terus berupaya memburu tersangka yang menjadi buronan meski tak jelas rimbanya.

Beberapa tersangka yang berhasil dipulangkan KPK ke Indonesia adalah Nunun Nurbaeti dalam perkara suap cekpelawat, Muhammad Nazaruddin terpidana Wisma Atlet, Neneng Sri Wahyuni istriNazaruddin, terpidana korupsi PLTU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bila dibandingkan dengan Polri danKejaksaan Agung, tampaknya kesungguhan KPK masih lebih unggul. Lagi-lagi iniadalah pandangan subyektif saya. Di Kejaksaan Agung misalnya, dari 23 buron,kita hanya mendengar nama Sherny Kojongian dan Adrian Kiki Ariawan yangberhasil dipulangkan.

Keduanya terkait dengan kasusBantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ini juga membutuhkan waktu yang sangatpanjang. Untuk kepolisian, tampaknya sedikit sekali buronan yang berhasildipulangkan ke Indonesia.

 
Kisah Lama
Untuk mengetahui bagaimanasesungguhnya kasus yang membelit Anggoro perlulah kiranya kita menengok kebelakang sejenak. Pada 22 Agustus 2008, Anggoro resmi dicekal KPK melaluiDitjen Imigrasi bersama 3 petinggi PT Masaro yakni Ir Putranefo A Prayugo,Anggono Widjojo dan David Angkawijaya.

Penerbitan surat cekal ini berdasarkan surat perintah penyidikan untuk kasus alih fungsi hutan menjadiPelabuhan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan dengan tersangka Ketua Komisi IV DPR Yusuf Erwin Faishal periode 2004 – 2009.

 
Pencekalan ini juga buntut daripenggeledahan KPK di kantor PT Masaro. Penggeledahan tersebut dilakukanlantaran penyidik menemukan jejak Yusuf di kantor Anggoro itu pada 22 Juli2008. Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan fakta-fakta baru soal proyek SKRTyang ternyata penunjukan langsung.

 
Berdasarkan fakta itu, KPKmengkaitkan Anggoro dengan Faisal. Dalam dakwaan terhadap Faisal misalnya,Anggoro disebut memberi sejumlah uang senilai Rp 75 juta dan $Sin 60 ribu dolar atau setara Rp 500 juta.

 
Hampir setahun berlalu, kasus SKRTini tak kunjung dinaikkan ke tahap penyidikan. Pasalnya, Anggoro diduga telahmenyuap penyidik, deputi bahkan pimpinan KPK. Nilainya Rp 6 miliar.

 
Fakta ini didukung oleh cerita pengacara Anggoro, Bonaran Situmeang ketika itu. Menurutnya, setelahpenggeledahan di PT Masaro, seseorang bernama Ari Muladi mengaku orang suruhanKPK mendatangi adik Anggoro, Anggodo Widjojo. Dia menawarkan jasa untukmengkonfirmasi penggeledahan yang dilakukan KPK itu.

 
Sesuai janjinya, Ari Muladi menepatidan mengabarinya kepada Anggodo bahwa kasus SKRT yang melibatkan PT Masarotidak akan dilanjutkan. Tapi, Ari mengklaim pimpinan KPK meminta “perhatian”pemilik PT Masaro untuk kasus ini. Mendengar itu, Anggodo kaget, apalagi merekaberkeras tak melakukan perbuatan korupsi sebagaimana yang dituduhkan KPK.Anggodo meminta waktu untuk bermusyawarah dengan kakaknya.

 
Kesepakatan
Singkat cerita, terjadilahkesepakatan antara Anggoro dan Ari yang mengatasnamakan pimpinan KPK. Jumlahnyasekitar Rp 5,1 miliar. Faktanya Anggoro dan petinggi PT Masaro tetap dicekal.Inilah yang membuat Anggodo resah. Uang sudah digelontorkan tapi kasus tetapberjalan. Meski status Anggoro pada saat itu belum menjadi tersangka. Diamenjadi tersangka pada Juni 2009. Hampir setahun dari penggeledahan danpencekalan. Dan diketahui saat itu sudah berada di Singapura. Itu sebabnya,Anggodo protes dan mencari jalan untuk mengetahui duduk perkaranya.

 
Untuk meredam protes itu, Ari Muladimenunjukkan surat pencabutan cekal atas nama Anggoro yang telah dibikin KPKkepada Anggodo. Ini sebagai pertanggungjawabannya kepada Anggodo karena telahmenerima uang dan berjanji membantu Anggoro. Dia wara-wiri ke KPK dan kerapbertemu Ade Raharja. Dari tangan Ade pula Adi memperoleh pencabutan surat cekalitu.Terakhir diketahui surat pencabutan cekal itu palsu. Hingga kini surat cekal palsu itu tetap menjadi misteri.

 
Setelah mengetahuinya, Anggodo mencari jalan lain. Melalui seorang jaksa di Kejaksaan Agung, Irwan Nasution, diadiperkenalkan kepada Eddy Soemarsono, orang yang disebut-sebut dekat denganAntasari Azhar, Ketua KPK. Mereka berkenalan dan berbicara di ruang kerjaIrwan. Dari sinilah awal mula peran Eddy dan Antasari terlibat dalam kasus itu.Kasus ini membesar bak bola salju dan ujungnya adalah Cicak vs Buaya itu.

 
Eddy yakin betul uang Anggoro lewat Ari Muladi telah sampai kepada pimpinan KPK. Bahkan sudah dilunasi pada 22 Agustus 2008. Keyakinannya itu antara lain atas keterangan Ari yang memberikanlangsung kepada Deputi Penindakan KPK Ade Raharja yang mendampingi M Yasin direstoran Taiwan, Belagio, Mega Kuningan, Jakarta. Alat buktinya pun ada yaknirekaman kamera pengintai (CCTV). Itu sebabnya Eddy meyakini perkara Anggoro inibukanlah penyuapan tapi pemerasan oleh pimpinan KPK.

 
Peristiwa penggeledahan danpencekalan terhadap Anggoro ini, kata Eddy, diterjemahkan sebagaipenyalahgunaan wewenang. Karena penggeledahan di PT Masaro sama sekali takterkait dengan kasus yang menimpa Yusuf, terdakwa kasus korupsi Tanjung Api-Api.Dalam dakwaan Yusuf, Anggoro bahkan bukan saksi kasus itu. Karena memang takterlibat. Ini merupakan bukti yang tak terbantahkan.

 
Menurut Eddy, bila KPK memang hendakmenjerat Anggoro dalam kasus SKRT, mestinya Desember 2008 atau Januari 2009sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi KPK telah memiliki bukti awalyang cukup. Dengan begitu, orang akan percaya pimpinan KPK tidak menerima uang.Namun, faktanya Anggoro menjadi tersangka setelah hampir setahun kemudian.Itupun setelah Antasari mengeluarkan pengakuan atau testimoninya.Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK itu sanksinya pidana.

 
Akhir Pelarian
Semua keterangan ini sudah disampaikan kepada Antasari sejak 8 September 2008. Berbekal keterangan itupula Antasari merancang pertemuan dengan Anggoro di Singapura danmerekamnya.

 
Dari percakapan itu, Anggoromenjelaskan telah menggelontorkan uang kepada KPK antara lain Bibit SamadRianto, Chandra M Hamzah, M Yasin dan Ade Raharja lewat Ari Muladi. MenurutAntasari, kata Eddy, hanya Haryono Umar yang tidak menerima uang. Antasari jugatelah menyampaikan laporan itu kepada Haryono. Itu sebabnya sulit bagi Antasaridan Haryono mengambil tindakan. Karena pimpinan KPK memiliki kedudukan yangsama.

 
Penyalahgunaan dan pemerasan olehpimpinan KPK inilah yang kemudian dilaporkan kepada polisi pada Agustus 2009.Dengan alat bukti yang dimiliki polisi, Bibit dan Chandra ditetapkan sebagaitersangka. Bersamaan dengan itu kasus bocornya penyadapan terhadap dugaan kasuspenyuapan nasabah Bank Century sedang hangat.

 
Dalam proses penyadapan itu, nomor telepon seluler Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ikut tersadap, karenaberhubungan dengan pihak nasabah Bank Century. Seolah-olah karena hal ini,Susno membalas dan menjadikan kedua pimpinan itu menjadi tersangka. Inilah yangkemudian dikenal dengan peristiwa Cicak vs Buaya. Padahal bila dicermati, ini merupakan 2 kasus yang berbeda.

 
Selain soal Susno, penyadapanterhadap Anggodo yang dibuka di Mahkamah Konstitusi ikut menambah hiruk pikukkasus itu. Dalam sadapan tersebut ada banyak nama yang muncul dan tentu sajamembuat publik terkejut. Semisal penyebutan nama Wakil Jaksa Agung Abdul HakimRitonga, Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto bahkan seseorang menyebutkan RI 1.

 
Semua nama-nama ini menguap ditelan masa. Tak ada kabar dan tak ditelusuri sama sekali. Ujung kasus ini, Anggododan Ari Muladi divonis bersalah karena melakukan percobaan penyuapan. SementaraPresiden Direktur PT Masaro Putranefo Alexander divonis 8 tahun dalam kasusSKRT. Kasus ini juga yang membuat Anggoro menjadi tersangka.

 
Setelah sekian tahun tak pernah dibicarakan, pelarian Anggoro berakhir setelah ditangkap Public Security Beureau di perbatasan antarnegara Shenzhen Wan, China dengan Hongkong pada 29Januari 2014. Anggoro tidak melawan dan juga tidak ditemani keluarganya. Dia tampaknya pasrah. Setelah menghubungi beberapa pihak, Anggoro lalu diserahkan ke ataseimigrasi di Ghuangzho. Dari sana dia dikawal petugas termasuk petugas KPK dandibawa dengan pesawat Garuda ke Indonesia.

 
Dari penangkapan ini, kita tentu berharap misteri-misteri yang belum terkuak bisa dituntaskan oleh KPK. Selain kasus yang membelit Anggoro, kita juga berharap agar kasus yang pernah membelit pimpinan KPK itu terang benderang. Jika tidak, saya yakin itu akan menjadi “borok” yang menghantui KPK sepanjang waktu. Dan orang sulit mempercayai KPK sepenuhnya.

 

Bisa juga dibaca di: http://publik.teraspos.com/read/2014/02/04/77302/anggoro-widjojo-mengorek-luka-lama

Membongkar “Kesucian” Manikebu

Gambar

 

Oleh: Kristian Ginting

 

Beberapa bulan lalu, saya “tergelincir” perdebatan dengan Bonnie Triyana, Pemimpin Redaksi Historia. Awalnya hanya soal istilah “intelektual” yang dicuitkannya dalam akun Twitter-nya.

Bonnie ketika itu kira-kira menuliskan Mochtar Lubis adalah seorang intelektual. Saya lalu membantahnya karena Mochtar Lubis merupakan bagian dari Manifes Kebudayaan atau Manikebu yang tak bersuara tentang pembantaian orang-orang yang dianggap dan simpatisan komunis pada 1965-1966.

Pendek cerita, perdebatan di dunia maya itu memanas. Bahkan Bonnie menantang saya untuk menulis di majalahnya mengenai alasan saya menempatkan Mochtar Lubis sebagai tak pantas disebut “intelektual”. Saya agak tertantang untuk menuliskan hal itu, sehingga mulai menggali kembali bacaan-bacaan yang menguatkan pendapat saya bahwa Mochtar Lubis tak layak disebut intelektual. Saya pun mengontak sana-sini untuk mendapatkan tambahan data.

Seorang kawan yang belum lama saya kenal bercerita, kawannya memiliki bahan soal itu. Namun, hasil penelitian untuk keperluan doktoral itu belum dibukukan di Indonesia. Yang ada buku dalam versi Inggris: Cultural Violence: Its Practise and Chaleenge in Indonesia.

Kini buku berbahasa Inggris karya Wijaya Herlambang itu telah terbit dalam bahasa Indonesia dengan judul Kekerasan Budaya Pasca 1965 terbitan Marjin Kiri. Pernyataan saya soal Mochtar Lubis tak pantas disebut intelektual sepertinya mendapat pembenaran dalam buku ini.

Posisi Manikebu
Menelusuri kelompok Manifes Kebudayaan lewat buku Wijaya itu menarik dan sesungguhnya membuka mata bahwa pendirian lembaga tersebut tidaklah murni untuk kebudayaan. Manikebu dibentuk sesungguhnya untuk memberangus paham komunisme di Indonesia, pemberangusan yang menjadi bagian politik kapitalisme global Amerika Serikat.

Jauh sebelum Manikebu dideklarasikan, untuk mempromosikan liberalisme sebagai upaya melawan komunisme di bidang kebudayaan, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Congress for Cultural Freedom di Berlin pada 1950 melalui agen CIA Michael Josselson. Misinya jelas. Agar para seniman dan intelektual di seluruh dunia lepas dari komunisme. CCF dikendalikan oleh unit khusus CIA  dengan nama Office of Policy Coordination yang dikepalai Frank Wisner.

Mochtar Lubis sebagai pemimpin harian Indonesia Raya (1949-1974) dikenal cukup dekat dengan pemimpin Partai Sosialis Indonesia seperti Sjahrir dan Sumitro Djojohadikusumo dan juga berpengaruh membangun jaringan dengan Barat. Pada tahun 1951 Mochtar merupakan anggota lembaga International Press Institute yang yang dibiayai AS dan bermarkas di Zurich. Dia juga dekat dengan diplomat AS seperti Willard Hanna, ahli sejarah, budaya, dan politik Indonesia.

Bersama dengan elite PSI itu, Mochtar menjadi akrab dengan CCF dan akhirnya menjadi anggota pada 1954, setahun sebelum kongres pertama CCF di Asia. Mochtar bersama Sutan Takdir Alisjahbana menghadiri kongres itu. Sedangkan Sumitro ditunjuk sebagai ketua kehormatan konferensi CCF di Asia. Dari sinilah bermula terjalin kedekatan Mochtar Lubis dengan Ivan Kats, perwakilan CCF untuk Asia. Bahkan kedekatan hubungan tersebut berlanjut hingga generasi setelahnya, yakni Goenawan Mohammad.

Lewat Ivan Kats itulah Mochtar Lubis dan kawan-kawan memperoleh banyak karya yang disponsori CCF dengan gagasan liberalisme seperti majalah, pamflet, dan karya sastra. Misalnya karya-karya penulis antikomunis seperti Albert Camus dan Miguel de Unamuno. Goenawan Mohammad malah mengakui ketika itu mereka sangat antusias membaca buku-buku CCF dan menjualnya kembali.

Jalan Keras Kebudayaan
Kelompok Mochtar Lubis lalu menemukan tempat untuk melawan langsung praktik kebudayaan kiri di Indonesia yang ketika itu didominasi kaum kiri. Seniman kiri yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat juga memperkuat komitmen politik mereka di bidang seni dan sastra sejalan dengan politik revolusioner Sukarno. Melihat itu, kelompok Goenawan pada Agustus 1963 mendeklarasikan Manifes Kebudayaan.

Penjelasan tersebut mendukung pandangan saya mengenai Mochtar Lubis. Dia tak layak disebut sebagai intelektual, bukan hanya karena bagian dari CCF dan CIA, melainkan karena tak pernah bersuara soal pembantaian ratusan ribu hingga jutaan manusia atas nama ideologi. Bahkan ikut serta dalam pemberangusan komunisme. Ini sangat bertentangan dengan paham kebebasan yang dianutnya lewat CCF itu, sehingga di titik ini kita bisa melihat kontradiksi sosok Mochtar Lubis.

Bahkan pada September 1995 Mochtar Lubis mengembalikan anugerah Ramon Magsaysay yang diterimanya pada tahun 1958 karena anugerah yang sama 37 tahun kemudian diberikan kepada Pramoedya Ananta Toer, penulis dan anggota Lekra yang berseberangan dengan Manikebu. Langkah lugas yang menuai dukungan dan kecaman.

Karya Wijaya Herlambang ini menarik dibaca untuk menambah pengetahuan kita tentang kekerasan yang terjadi pada 1965-1966 dan setelahnya terlepas dari ideologi yang dimilikinya. Buku berdasarkan tesis doktoral di Universitas Quensland Australia ini memaparkan bagaimana kebudayaan dijadikan sebagai alat untuk membenarkan pembantaian kemanusiaan yang digagas orang-orang yang menamakan diri pendukung humanisme universal.

Kita bisa banyak belajar dari buku ini, bagaimana kekerasan tak melulu soal fisik dan pembunuhan. Kekerasan bisa lebih mengerikan lewat kebudayaan karena membenarkan pembantaian berjuta umat manusia menjadi lumrah dan lazim.

Sejak pembantaian 1965-1966 itu kebudayaan menjadi produk yang efektif untuk melanggengkan ideologi anti-komunis. Itu sebabnya masyarakat umum bahkan melihat komunisme sebagai horor. Mereka selalu mengangap komunisme adalah hal yang menakutkan dan harus diberangus.

Bahkan karena anggapan itu, masyarakat kini mengidap penyakit ketakutan yang parah soal komunisme. Ideologi itu dianggap menjadi jelmaan iblis yang selalu siap menghantam mereka yang menantangnya. Itu pula sebabnya bagi sebagian orang, membunuh manusia lain yang berbeda paham, semisal komunisme, adalah kewajaran, bahkan keharusan.

Karena itu, kekerasan lewat kebudayaan lebih mengerikan ketimbang tindakan fisik. Karena membekas hingga berpuluh tahun dan tidak tahu kapan akan berakhir. Kita juga bisa bertanya misalnya setelah pembantaian 1965-1966 tersebut, apa yang pernah dilakukan Mochtar Lubis untuk memprotesnya. Saya hampir tak pernah membaca kritik tajamnya mengenai hal itu kepada penguasa Orde Baru.

Buku ini juga memuat kritik kepada para penggiat seni dan sastra soal kekerasan kebudayaan itu. Apakah mereka yang mengaku seniman atau sastrawan tersebut melakukan perlawanan untuk menghapus ideologi anti-komunis yang sudah ditanamkan penguasa Orde Baru berpuluh tahun itu atau malah sebaliknya? [*]

Judul: Kekerasan Budaya Pasca 1965

Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

Penulis: Wijaya Herlambang

Cetakan I, November 2013

Tebal: xiv + 334 halaman

Perbit: Marjin Kiri

Kisah Eva Menantang Gurita

Gambar

Oleh: Kristian Ginting

Puluhan anggota Kodim 1308 Luwuk Banggai memasuki areal hutan tanaman tiba tahun 1983 dan 1984, ketika desa itu masih dikenal dengan nama Unit 25. Sebanyak 200an Kepala Keluarga (KK) di Desa Piondo berasal dari beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Barat (NTB), lalu Pekalongan, Kudus, Pemalang dan Sragen di Jawa Tengah, juga Blitar di Jawa Timur. Sebagai warga transmigran, negara memberikan lahan seluas 2 Ha kepada setiap KK, yang terdiri atas Pekarangan (LP) seluas 1/4 Ha, LahanUsaha (LU) Satu seluas 1 Ha, dan LU Dua seluas 3/4 Ha.

Lahan usaha mereka yang diberikan negara inilah yang dirampas oleh buldoser PT KLS itu.

Sayangnya, aparat negara yang diharapkan membela kepentingan warga malah bertindak sebaliknya. Komandan Kodim Luwuk Banggai dan Wakapolsek Toili Barat yang ada di lapangan ketika warga desa memprotes aksi PT KLS memilih untuk melindungi kepentingan pengusaha. Warga desa diminta membubarkan diri dengan segera. Wakapolsek Toili Barat bahkan sempat melepaskan tembakan ke udara sebagai tanda peringatan.

Malam itu warga pulang dengan tangan kosong dan hati hampa. Sejak malam itu pula Desa Piondo jadi begitu mencekam.

Menurut sejumlah laporan, hingga 25 Mei 2010 jumlah anggota TNI yang mengawal operasi KLS mengalihfungsikan lahan HTI menjadi perkebunan sawit terus bertambah hingga sekitar 300 orang. Sementara upaya negosiasi terus dilakukan warga desa Piondo. Badarudin dan Suparmin diutus warga desa untuk meminta penjelasan dari pihak TNI. Akan tetapi, TNI bersikeras.

Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WITA, masyarakat kembali menggelar aksi. Eva Susanti Bande, seorang aktivis perempuan, hadir di tengah aksi itu. Eva bukan orang baru bagi masyarakat Piondo. Koordinator Front Rakyat Advokasi Sawit (FRAS) Sulteng itu sudah sejak 2009 ikut mengadvokasi rakyat yang dirugikan oleh proyek raksasa perusahaan-perusahan besar yang mengkonversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit.

Eva Bande adalah putri asli Banggai. Ayahnya, Hanafi Bande, adalah seorang pensiunan polisi dari Batui. Sementara almarhumah ibunya, Zahra Basalama, berasal dari Banggai Kepulauan. Advokasi adalah kata kunci dalam hidupnya. Salah seorang anggota Badan Pimpinan Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) itu juga pernah menjadi Koordinator Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dari 2007 hingga 2009, dan Koordinator Koalisi untuk Pembebasan Perempuan (KUPP) Sulteng dari 2008 hingga 2010.

Hari itu, Eva didaulat menjadi jurubicara warga dari berbagai desa di kawasan itu. Tuntutan kepada PT KLS hanya satu: bebaskan jalan untuk menuju kebun mereka.

Tidak seperti pada aksi-aksi sebelumnya, kali ini anggota TNI dan polisi di lapangan tidak menghalang-halangi. Mereka seakan memberikan lampu hijau dan mempersilakan warga menumpahkan kemarahan kepada KLS. Adapun Eva tak sanggup menahan kemarahan warga yang sudah memuncak.

Lalu, sebuah buldoser, eksavator dan perumahan karyawan PT KLS dibakar warga.

Setelah melampiaskan kemarahan, warga membubarkan diri dan pulang ke desa mereka masing-masing.

Begitu pula dengan Eva. Ia pulang ke sekretariat FRAS Sulteng. Ketika masih berada di dalam kamar mandi, puluhan polisi tiba dan membawa paksa Eva ke Mapolres Banggai. Malam itu juga Eva ditahan. Ia dikenakan pasal penghasutan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas PT KLS. Selain Eva, sebanyak 23 petani yang ikut dalam aksi hari itu juga ditahan dan dikenakan pasal pengrusakan.

Proses hukum terhadap Eva dan ke-23 petani berlangsung super cepat. Hanya dalam waktu lima bulan, hakim menjatuhkan vonis untuk Eva dan kawan-kawan petaninya.

Yang tak kalah mengagetkan adalah vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan hakim. Vonis ini begitu tinggi dibandingkan tuntutan jaksa yang hanya 3,5 bulan penjara.

Bulan lalu Eva ke Jakarta. Selama lima hari ia berusaha menemukan keadilan. Ia telah melaporkan kasusnya ke Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasa (Kontras), Komnas HAM, Komnas Perempuan, juga Komisi Yudisial (KY).

Meski belum terlihat hasilnya, Eva tak patah arang. Sepulang dari Jakarta, ia kembali bergabung kembali dengan kawan-kawan petaninya di Sulawesi Tengah.

“Makin ganas praktik PT KLS terhadap sumber-sumber penghidupan petani,” kata Eva ketika dihubungi Rakyat Merdeka Online, siang tadi (Rabu, 23/2).

Eva sadar bahwa ia sedang menghadapi gurita kekuasaan. Murad Husein, sang pemilik PT KLS, bukanlah pengusaha kelas teri. Sejumlah catatan menyebutkan, Murad mulai terjun di dunia usaha lewat bisnis kopra di 1990an. Ketika itu Kabupaten Banggai masih meliputi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepualauan kini. Sukses di bisnis kopra, barulah ia memasuki bisnis sawit. Saat ini diperkirakan perkebunan sawit yang dikelolanya mencapai 12 ribu Ha.

Kehidupan Murad Husein juga tidak jauh dari urusan politik. Ia pernah menjadi bendahara Golkar di Sulawesi Tengah dan di era Orde Baru ia pernah menjadi anggota MPR RI utusan daerah.

Kepentingan SBY dan Kebutuhan Rakyat

Oleh: Kristian Ginting

Penolakan terhadap Ruhut Sitompul oleh Komisi III DPR dan penolakan pengadaan mobil murah yang disebut low cost green car (LCGC) kian menguat. Menggelinding dan membesar bak bola salju.

Alasan penolakan terhadap keduanya pun tampaknya sama. Untuk siapakah kebijakan itu dibuat? Benarkah penunjukan Ruhut oleh Partai Demokrat sebagai Ketua Komisi III DPR demi kepentingan rakyat?

Pun demikian soal mobil murah. Untuk siapakah sesungguhnya mobil itu? Benarkah demi rakyat? Secara singkat, tentu kita kan menjawab: tidak! Namun, tentu sulit menyoal dua kebijakan itu secara legal formal.

Soal Ruhut, misalnya, Demokrat bisa saja beralasan itu menjadi kewenangan fraksi mereka. Dan siapa pun tidak akan bisa menyoalnya. Termasuk anggota Komisi III DPR. Apalagi Demokrat berdalih rotasi yang kali ini mereka lakukan sama dengan yang sebelumnya, meski rotasi kali ini terkesan sangat mendadak.

Ketua Marah
Mengapa demikian? Rotasi kali ini dilakukan hanya berselang sehari setelah bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia pada 15 September lalu tak jauh dari rumahnya, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Deklarasi ormas itu bersamaan dengan pengenalan perdana 11 peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Namun, semarak pemberitaan mainan baru Anas tampaknya mendominasi dibandingkan pemberitaan pengenalan peserta konvensi capres Demokrat.

Padahal, acara pengenalan peserta konvensi bakal dihadiri Ketua Dewan Pembina, ex-officio Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Tinggi, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, SBY akhirnya batal hadir. Alasan, berdasarkan pemberitaan, SBY sebagai kepala negara kelelahan seusai menghadiri KTT APEC di Bali.

Ada pula yang memberitakan ketidakhadiran SBY dalam acara pengenalan peserta konvensi karena “ngambek”. Kabarnya dia meradang karena lebih banyak media meliput acara deklarasi ormas Anas daripada konvensi partainya. Entahlah. Kedua acara tersebut kebetulan bentrok atau memang disengaja bersamaan.

SBY marah. Dia pun menelepon Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan untuk menyelidiki siapa saja kader Demokrat yang ikut dalam deklarasi ormas Anas. Akhirnya diketahui 4 kader Demokrat ikut dalam deklarasi PPI.

Mereka adalah dan Achmad Mubarok, Mirwan Amir, Saan Mustopa, daan Gede Pasek Suardika. Tiga nama terakhir tercatat sebagai anggota DPR dari Demokrat. Bahkan mereka memiliki jabatan strategis di alat kelengkapan DPR.

Mirwan sebelum dicopot merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Saan merupakan Sekretaris Fraksi Demokrat, dan Pasek sebelum dicopot adalah Ketua Komisi III yang kemudian digantikan Ruhut. Itulah sanksi yang diberikan Demokrat terhadap mereka yang selama ini dicap sebagai loyalis Anas.

Mendengar kebijakan Partai Demokrat yang tentu saja atas perintah SBY, ramai-ramai anggota Komisi III menolak Ruhut. Mereka sebetulnya tak menyoal kebijakan Demokrat, karena itu merupakan kebijakan partai tersebut.

Kepentingan Siapa?
Lalu, apa sebetulnya yang mereka tolak? Yang mereka tolak adalah mengapa Ruhut yang ditunjuk menjadi Ketua Komisi III. Apa dasar penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi, itulah yang mereka anggap, Demokrat tak transparan.

Sesungguhnya anggota Komisi III ingin mengatakan Ruhut tak layak memimpin, apalagi komisi tersebut berhubungan dengan urusan hukum untuk kepentingan publik. Jadi, sebetulnya demi siapakah Ruhut dipilih Demokrat? Tentu hanya SBY yang bisa menjawab.

Lalu bagaimana dengan kebijakan mobil murah? Ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sibuk membenahi tata ruang kota, termasuk mengurusi masalah banjir dan kemacetan, dia dikejutkan dengan kebijakan mobil murah itu.

Jokowi protes terhadap pemerintah pusat, terutama kepada Wakil Presiden Boediono. Sebab, “serangan” mobil murah itu diperkirakan akan membuat jalanan Jakarta kian sumpek dan macet. Jokowi sebetulnya ingin mempertanyakan demi siapakah mobil murah itu dibuat.

Meski Jokowi protes kepada Boediono, bukan berarti SBY tak tahu soal kebijakan tersebut. Atas seiizinnyalah maka kebijakan itu bisa dilaksanakan. Ketika Jokowi protes, ramai-ramai pejabat pemerintah pusat membuat alasan, yang lagi-lagi, sebetulnya menunjukkan mereka tak peduli kepada rakyat.

Boediono dan para menteri mengatakan, mobil murah itu tidak khusus ditujukan ke kawasan DKI, tapi seluruh wilayah di Indonesia.

Katakanlah demikian yang diniatkan, namun saya membayangkan, apakah warga kampung saya di bawah lereng Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatra Utara, membutuhkan mobil murah itu. Sebab, yang kami butuhkan transportasi umum yang aman dan murah. Atau, benarkah rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok negeri saat ini membutuhkan mobil murah? Ini pertanyaan yang harus dijawab pemerintah.

Kondisi Rakyat
Berdikari Online menulis, tahun 2011 saja sekitar 11,7 Juta anak Indonesia tidak pernah tersentuh pendidikan dasar. Angka putus sekolah juga masih sangat tinggi. Setidaknya 13 juta rakyat Indonesia belum punya rumah, termasuk PNS.

Untuk kesehatan, sekitar 6,2 juta jiwa penduduk Indonesia tak bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar. Sedangkan 36 juta orang tak bisa mendapatkan layanan kesehatan sekunder. Dan 48 persen penduduk Indonesia belum dapat mengakses sistem sanitasi bersih. Sekitar 8 juta anak Indonesia yang kurang gizi.

Data Badan Pusat Statisktik tahun 2012 menyebutkan, rata-rata pengeluaran penduduk untuk pangan mencapai 49,89 persen. Bahkan, pengeluaran keluarga miskin untuk keperluan pangan mencapai 73,5 persen dari pendapatan mereka.

Begitu pula dengan warga Jakarta. Pengamat Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas memperkirakan 50 persen dari 40.000 mobil murah yang akan didatangkan awal tahun depan akan beredar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Itu sebabnya, dia mendukung protes yang disampaikan Jokowi kepada Boediono.

Karena itu pula kedua kebijakan yang bersumber dari SBY itu tidak dibutuhkan rakyat. Kebijakan itu sama sekali tidak menunjukan SBY peduli dan mengerti rakyat. Karena itu, sudah sewajarnya jika rakyat menolak kedua kebijakan yang tidak bijak itu.

Penembakan Polisi dan Tanggunng Jawab Bersama

oleh: Kristian Ginting

 

Penembakan terhadap polisi di Tangerang Selatan dan Jakarta belum juga terungkap. Pelaku pun belum tertangkap.

Hal itu membuat banyak pihak berspekulasi. Para pengamat pun melontarkan analisis berbeda-beda. Ada yang mengatakan penembakan itu dilakukan kelompok teroris. Ada yang meyakini pelaku adalah murni kriminal.

Saya pun punya pemikiran spekulatif yang berkelindan di kepala. Pemikiran spekulatif itu muncul lantaran polisi seolah-olah tak berdaya mengungkap siapa sesungguhnya pelaku penembakan itu. Padahal, kita tahu, jika pelaku adalah teroris, kepolisian melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror biasanya bertindak cepat.

Dalam kasus ini, meski foto tersangka pelaku penembakan polisi di Tangsel sudah disebar, Densus 88 seperti tak berdaya untuk mengungkapnya. Apalagi modus operandi serangan teroris berbeda dari model penembakan terhadap polisi tersebut. Polri pun mengakui hal itu. Maka, wajar pula banyak pendapat spekulatif mencuat ke publik.

Ketika Polisi Tewas
Wakil Kepala Polri Komjen Oegroseno ketika masih menjabat sebagai Kapolda Sumatra Utara pernah menghadapi persoalan serupa. Pada tahun 2010 itu 4 polisi tewas akibat perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerangan Markas Polsek Hamparan Perak.

Pasukan gabungan Polda Sumut dan TNI berhasil membekuk kawanan perampok bersenjata di wilayah Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut. Atas penangkapan itu Oegro mengapresiasi tim gabungan tersebut. Bahkan dia menjamin tak akan ada kejadian serupa, karena ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tanggung jawab bersama.

Entah apa maksud Oegro mengatakan “kamtibmas adalah tanggung jawab bersama” itu. Tak ada penjelasan secara detail. Untuk mewujudkan janjinya itu Oegro lantas membuat program “Satu Desa Satu Polisi”.

Dalam berbagai kesempatan, sebelum pelaku ditangkap, Oegro tak pernah mau berspekulasi. Dia menyebut pelaku penyerangan Mapolsek Hamparan Perak dan perampok Bank CIMB Niaga Medan adalah kelompok bersenjata. Ketika pelaku ditangkap, Oegro kembali menegaskan, mereka adalah kelompok bersenjata.

Dengan penegasan seperti itu, Oegro ingin memberi pesan dan kesan, kelompok bersenjata tersebut bisa siapa saja. Tak harus teroris. Bisa aparat kepolisian, TNI, atau intelijen, misalnya. Hingga pelaku tertangkap, Oegro tak pernah menyatakan pelaku adalah bagian dari jaringan teroris.

Pernyataan Oegro itu lantas diralat oleh Kepala Polri saat itu, Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Dalam keterangan pers di Polda Sumut, Bambang memastikan kawanan perampok Bank CIMB Niaga bagian dari jaringan teroris di Aceh.

Pernyataan Bambang itu didukung Densus 88 dengan menangkap 18 orang yang dianggap teroris di sejumlah tempat di Sumut dan Lampung.

Tanggung Jawab Bersama
Kini, sebagai Wakapolri, Oegro seperti kembali menghadapi persoalan yang sama. Seperti di Sumut, Oegro tak ingin cepat-cepat mencap pelaku penembakan polisi di Tangsel dan Jakarta bagian dari aksi terorisme.

Menurut Oegro, saat ini yang terpenting adalah bagaimana menghadapi peristiwa tersebut. Terlebih dulu dilakukan pengembangan kasus. Pengembangan kasus akan berujung pada identifikasi motif dan baru bisa diberikan keterangan.

Ada benarnya apa yang dikatakan Oegroseno. Tak semua kasus penembakan langsung dicap sebagai aksi terorisme. Di Papua, misalnya, mereka yang ditembaki tak hanya polisi, tapi juga personel TNI, bahkan masyarakat sipil. Lantas apakah peristiwa itu dilakukan oleh kelompok teroris?

Saya kira dari semua pendapat tak pernah ada yang menyatakan peristiwa penembakan di Papua dilakukan kelompok teroris. Bila di Jakarta, penembakan selalu identik dengan teroris, di Papua penembakan identik dengan kelompok separatis.

Apa sebetulnya perbedaan kedua kelompok itu? Toh mereka sama-sama menembak dan menewaskan orang dan aparat negara. Karena itu, sebetulnya tak ada perbedaan. Yang ada cuma persamaan: pelaku penembakan baik di Papua maupun di Jakarta tak pernah terungkap.

Mari kita tunggu aksi Oegroseno sebagai orang kedua di Polri dengan slogan “kamtibmas adalah tanggung jawab bersama” itu.

Pilih TKI atau Konvensi

Oleh: Kristian Ginting

Persoalan TKI di Indonesia ibarat orang yang terbawa arus sungai, timbul, tenggelam. Tak pernah ada kebijakan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah TKI di luar negeri. Terutama mereka yang diancam hukuman mati.

Kini publik kembali dikejutkan dengan berita  Walfrida Soik, TKI asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dia terancam dieksekusi mati lantaran dituduh membunuh majikannya, Yeap Seok Pen yang berusia 75 tahun di Pasir Mas, Kelantan Desember 2010.

Lembaga pemerhati TKI, Migrant Care sejak beberapa bulan lalu aktif mengkampanyekan pembebasan hukuman mati terhadap Walfrida. Mulai dari menggalang dukungan publik lewat petisi Change Indonesia hingga menemui para pemangku kepentingan. Tujuannya cuma satu: agar Wafrida tak jadi dieksekusi.

Berdasarkan catatan Migrant Care tahun 2013, setidaknya 420 TKI terancam hukuman mati dan 99 orang diantaranya sudah divonis hukuman mati dan 2 orang sudah dieksekusi mati di Arab Saudi.

Tak Serius
Menurut Migrant Care, pemerintah juga tak serius mengurus 5 nasib TKI yang tinggal menunggu eksekusi mati di Arab Saudi. Mereka adalah Satinah Binti Jumadi, Siti Zaenab, Tuti Tursilawati, Aminah Binti Budi dan Darmawati. Sehingga lembaga itu menjadikan hal tersebut sebagai catatan hitam era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono.

Melihat masalah TKI yang kian kompleks ini, patutlah kiranya kita bertanya: di mana pemerintah? Untuk kasus Walfrida, gadis yang masih berumur 20 tahun itu misalnya, pernahkah kita mendengar apa yang dilakukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Padahal, lembaga non-departemen itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 berfungsi untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI. Tapi, kita lebih sering mendengar “sepak terjang” Migrant Care dalam mengurusi dan memedulikan nasib TKI.

Kita tahu keberangkatan Walfrida menjadi TKI ke Malaysia tidaklah melalui prosedur yang benar. Berbekal niat ingin melepaskan keluarganya dari struktur kemiskinan, oleh agen umur Walfrida yang masih 17 tahun dituakan menjadi 21 tahun. Dia pun berangkat melalui jalur Jakarta – Batam – Johor Baru pada 23 Oktober 2010.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat memang memprotes hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Malaysia terhadap Walfrida yang dianggap tidak masuk akal. Ancaman hukuman mati itu tidak adil mengingat Walfrida merupakan korban perdagangan manusia, katanya. Tapi cukupkah hanya demikian? Bukankah pemerintah memiliki kewenangan diplomasi untuk menekan Malaysia soal Walfrida itu. Namun, mengapa pemerintah tampaknya enggan menggunakannya.

Pemerintah Gagal
Selain BNP2TKI, pada Juli 2011 pemerintah juga pernah membentuk Satuan Tugas TKI lewat Keppres No. 17 Tahun 2011. Lembaga baru yang tak diperpanjang masa kerjanya itu dibentuk Presiden SBY untuk mengurusi TKI yang bermasalah di lar negeri terutama mereka yang diancam hukuman mati.

Satgas TKI itu terdiri atas Mahftuh Basuni, Bambang Hendarso Danuri, Nazaruddin Umar, Hendarman Supandji, Alwi Shihab, Tatang Razak, Ahmad Rifai, Kemala Chandra Kirana.

Selain itu ada Ramli Hutabarat, Abdul Latief, Lisna Yuliani, Humprey Jemat, Yuli Mumpuni, Siti Murtiyah Setyawati, Rahmad Ridho, Yunus Affan, Saiful Ridho, Sadono, Djamaluddin dan Ferry. Maftuh kini diketahui merupakan Ketua Komite Konvensi calon presiden Partai Demokrat.

Berdasaran pemberitaan tahun 2012 Presiden SBY menganggap kerja Satgas TKI sukses dalam menangani masalah TKI di luar negeri. Misalnya Satgas berhasil membebaskan 37 TKI dari hukuman mati.

Bahkan 4 TKI telah dipulangkan ke tanah air. Di Malaysia, 14 TKI telah lolos dari ancaman hukuman mati. Enam di antaranya bebas murni dan 8 lainnya divonis hukuman kurungan penjara.

Di China, 11 TKI yang dihukum mati akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, di Iran, 2 TKI yang terancam hukuman mati mendapatkan hukuman kurungan penjara seumur hidup. Itu sebabnya, pada 2012 SBY sempat memperpanjang masa tugas Satgas TKI.

TKI atau Konvensi?
Berbeda dengan catatan Migrant Care, 5 TKI di Arab Saudi kini tinggal menunggu waktu eksekusi. Bahkan, karena itu, Migrant Care menganggap Satgas TKI gagal dan menorehkan catatan hitam pemerintah SBY dalam mengurus TKI.

Pernyataan yang sama pernah diungkapkan anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka. Politikus PDI Perjuangan itu menganggap kerja Satgas TKI gagal sehingga lebih baik dibubarkan. Daripada menghamburkan anggaran negara yang nilainya cukup besar Rp 100 miliar.

Menurut Rieke, dari 236 kasus TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, Satgas TKI hanya mampu membebaskan 49 TKI dari hukuman mati. Selebihnya TKI itu tetap terancam hukuman mati baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.

Soal Walfrida pun, Rieke tetap ‘Berteriak” lantang kepada pemerintah terutama untuk Presiden SBY. Menurut Rieke, SBY lebih mementingkan urusan konvensi capres Demokrat ketimbang menyelamatkan nyawa warganya. Kini 2 pilihan itu dihadapkan pada SBY, mengurusi TKI atau konvensi? Celakanya Maftuh yang dulu menjadi ketua Satgas TKI, kini juga ikut-ikutan sibuk  mengurusi  konvensi capres Demokrat.