Laporan: Kristian Ginting

 Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi tersebut diterima salah seorang Tim Seleksi Bawaslu untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah Kabupaten Mesuji, Lampung.

“Tim itu menerima pemberian dari seseorang. Lalu dilaporkan kepada kami. Bawaslu menilai itu adalah gratifikasi. Lantas, kami merasa berkewajiban menyerahkan kepada KPK,” kata Bambang kepada wartawan, di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, pagi ini, Rabu (6/4).

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menjelaskan, bentuk gratifikasi yang diterima anggotanya. Gratifikasi itu berupa uang. Hanya saja, ia belum mengetahui berapa jumlah uang yang tersimpan dalam amplop itu. “Kami menilai bahwa pemberian ini sesuatu yang tidak wajar dan patut diduga itu adalah gartifikasi,” katanya lagi.

Bambang menduga motif pemberian ini, karena berkaitan dengan Pilkada, yang tak lama lagi diselenggarakan di Kabupaten Mesuji itu. Karena itu, Bambang menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada KPK. “Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan salah satu pasangan calon bupati. Itu terserahlah kalau itu mau diselidiki,” kata Bambang.

Laporan: Kristian Ginting

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, calon pengganti Direktur Penuntutan KPK Fery Wibisono bisa lebih dari satu orang. Sebab, kata dia, KPK akan melakukan seleksi secara objektif dan transparan untuk mengisi jabatan tersebut.

“Kita lihat nanti saja, bisa saja calon lebih dari itu (satu),” kata Jasin, melalui pesan singkat, Kamis (7/4).

Tidak hanya Fery yang akan pergi dari KPK. Eko Tjiptadi, Deputi Pencegahan KPK juga cabut ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Eko dikabarkan menduduki jabatan sebagai Direktur SDM dan Umum di perusahaan milik negara tersebut.

Ketika dimintai konfirmasi mengenai hal itu di KPK, Eko enggan menanggapinya. Malah Eko, lekas-lekas meninggalkan kerumunan wartawan.

Jaksa Agung Basrief Arief, Rabu (6/4), telah mengumumkan dua nama untuk menggantikan Fery Wibisono. Mereka adalah Ali Mukartono dan Jan S Maringka. Ali Mukartono dikenal sebagai mantan Ketua Jaksa Peneliti untuk kasus dugaan korupsi terhadap dua pimpinan KPK. Yaitu, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Sedangkan Fery sendiri ditarik kembali ke Kejaksaan Agung setelah empat tahun berkantor di KPK.

Laporan: Kristian Ginting

Gayus Tambunan resmi ditetapkan sebagai tersangka, setelah dirinya terbukti menyuap penjaga Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok untuk memudahkannya keluar masuk Rutan.

Gayus Tambunan tidak memilih Adnan Buyung Nasution sebagai pengacara untuk kasus suap itu. Padahal pengacara senior itulah yang selama ini mendampinginya dalam kasus mafia pajak.

“Menurut Bang Buyung kasus seperti itu terlalu sederhana. Saya juga tidak meminta didampingi Bang Buyung,” ujar Gayus saat ditanya wartawan sebelum mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Senin, 22/11).

Sebaliknya, Gayus memilih Nurwidiyatmo sebagai penasihat hukumnya. Nurwidiyatmo merupakan mantan dosennya saat mengambil program pascasarjana jurusan hukum bisnis di Universitas Jayabaya.

Namun, aku Gayus, dia tidak selesai diajar Nurwidiyatmo. Penyebabnya, Gayus keburu ditahan polisi karena tersangkut mafia pajak.

Laporan: Kristian Ginting

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan berkas tersangka kasus penyalahgunaan dana APBD Bekasi, Mochtar Muhammad, masuk dalam tahap kedua alias lengkap.

Selain itu, sejak hari ini, Mochtar yang juga Walikota nonaktif Bekasi ini, akan dipindahkan ke Rutan Kebon Waru, Bandung.

“Akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung untuk mempermudah proses peradilan,” kata Jurubicara KPK, Johan Budi SP, petang ini, Jumat (8/4).

Pernyataan Johan ini, otomatis membantah pendapat kuasa hukum Mochtar, Yanuar Prawira Wasesa.

Yanuar, pagi ini di tempat yang sama mengatakan, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak manusiawi. Pasalnya, kata dia, kliennya akan dipindahkan KPK ke Bandung tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Yanuar juga mengaku tidak tahu menahu soal berkas kliennya itu.

Mochtar sendiri ketika ditanya wartawan, mengakui berkasnya telah lengkap. Meski ia enggan, mengomentari akan keterlibatan wakilnya. “Tanya KPK-lah. Kita lihat saja nanti,” ujarnya singkat.

Laporan: Kristian Ginting

Restorasi sistem politik dan tata pemerintahan diawali dengan amandemen UUD 1945. Bahkan, amandemen itu dilakukan sudah sebanyak empat kali.

Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung, dalam sebuah simposium nasional yang diselenggarakan Nasional Demokrat di Universitas Pancasila harin ini (Rabu, 27/10).

Menurut Akbar, amandemen dilakukan karena empat alasan. Pertama alasan empiris, dimana UUD 1945 cenderung sentralistik atau otoriter. Kedua UUD 1945 secara akademis tidak layak. Ketiga, Bung Karno dan kawan-kawan menyusun UUD pada saat situasi sedang perang.

Oleh karena itu, kata Akbar, UUD perlu dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus sesuai dengan dinamika yang ada. Sedangkan alasan yang terakhir adalah karena adanya tuntutan yang meningkat dari masyarakat.

Karena itu, ke depan menurut Akbar, perubahan atau restorasi harus sesuai dengan roh UUD 1945. Selain itu, kata dia, perlu juga kajian-kajian terhadap perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Apakah perubahan itu masih sesuai atau tidak dengan roh UUD 1945.

Dengan direduksinya kewenangan yang dimiliki MPR, Akbar berpendapat perlunya penguatan terhadap lembaga legislatif khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Akbar juga berpendapat sistem presidensial adalah sistem yang paling cocok dengan Indonesia. “Tidak ada keraguan soal itu,” kata Akbar.

Sistem presidensil ini, kata Akbar, sesuai dengan sistem partai yang sederhana. Sebab, sistem multipartai lebih cocok dengan dengan sistem parlementer. Jadi, kata Akbar, sebaiknya penyederhanaan partai perlu dilakukan. “Salah satunya dengan menaikkan parlementary threshold. Golkar sudah menetapkan PT sebesar lima persen,” kata Akbar.

Laporan: Kristian Ginting

RMOL. Penganiayaan oleh majikan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, terakhir di Arab Saudi, mestinya ditetapkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat extra ordinary.

Terkait hal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mestinya mengambil langkah diplomasi aktif dengan mengontak pihak Kerajaan Saudi Arabia.

“Akan tetapi, karena Presiden kita juga jawara dalam bertahan dalam situasi kekerasan yang dialami oleh TKI. Saya tidak tahu, dalam situasi seperti ini saya berharap diplomasi antar Kepala Negara dilakukan, bukan dengan membagi HP,” ujar Anis.

Anis mengatakan itu dalam diskusi yang digelar sebuah radio di Warung Daun Cikini Jakarta Pusat, tentang kekerasan yang dialami TKI (Sabtu, 20/11).

Direktur Eksekutif Migrant Care ini kemudian membandingkan, bagaimana sikap dan langkah Kepala Negara lainnya bila tenaga kerjanya disiksa oleh seorang majikan di luar negeri. Pada bulan lalu, sebut Anis, Presiden Srilanka Mahinda Rajapakse, saat warganya yang bekerja sebagai PRT akan dieksekusi di Arab Saudi, langsung mengirim surat ke Raja Faad.

Selain Presiden Sri Lanka, Anis juga membandingkan SBY dengan mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri soal perlindungan kepada TKI. Pada saat menjabat presiden, Gus Dur menelepon langsung Raja Faad, agar kerajaan Arab Saudi menunda eksekusi mati satu TKI yang ada di Arab.

Pada masa Megawati, terlepas dari kelemahan yang dimilikinya, masih kata Anis, Mega langsung mengundang Nirmala Bonat, TKI yang disiksa di Malaysia, dan keluargnya ke Istanan Negara. Meski tetap menggunakan protokoler.

“Artinya masih ada kepedulain,” sambung Anis.

Semasa Presiden SBY, tambah Anis, sudah ada dua TKI dieksekusi mati di  Arab dan Mesir. Selain itu, dia juga baru mendapat kabar satu lagi TKI akan dieksekusi mati di Arab, setelah Idul Adha, yang identitasnya belum terkuak ke publik. Tapi sayang, dia belum melihat langkah nyata dari Presiden.

“Pasca reformasi, saya mencatat, SBY paling lemah diplomasi antara kepala Negara untuk perlindungan TKI,” katanya menyimpulkan.

Laporan: Kristian Ginting

Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, publik sebaiknya mendengarkan keterangan resmi dari mantan Kepala Rutannya sendiri Kompol Iwan Siswanto.

“Jangan dengarkan informasi-informasi di luar sana. Yang harus  dilihat adalah keterangan Iwan di BAP (berita acara pemeriksaan),” tegas pengacara Komjen Susno Duaji, Hendri Yosodiningrat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya siang ini (Selasa, 16/11).

Hal itu ia ungkapkan saat dikonfirmasi soal keterangan pengacara Kompol Iwan, Berlian Pandiangin. Sebelumnya, Berlian mengatakan Susno Duadji juga pernah keluar dari Rutan. Meski begitu, Hendri mengaku tidak akan menempuh langkah hukum terhadap pengacara Kompol Iwan itu.

“Tidak lah bagaimana saya mau melakukan (langkah) hukum, karena pengacara Iwan juga mengatakan, Susno keluar tahanan satu dua kali. Kan maksudnya tidak jelas. Bisa saja untuk sidang atau untuk ke MK atau kemana. Jadi bagaimana saya harus melakukan (langkah) hukum terhadap dia,” demikian Hendri.

Laporan: Kristian Ginting

Sidang kasus suap PT Salma Arowana Lestari (SAL) yang melibatkan Mantan Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji kembali digelar, Selasa siang (16/11) di PN Jakarta Selatan.

Adapun saksi yang dihadirkan adalah Wenni Sabu, pegawai Bank BCA. Dalam kesaksiannya, Wenni mengatakan betul ada transaksi penarikan tunai Rp 500 juta, yang dilakukan oleh nasabah yang bernama Haposan Hutagalung.

Kesaksian Wenni hanya berlangsung dalam hitungan menit.

Susno, sebagai terdakwa hanya mengatakan, “Tidak ada tanggapan dari saya.”

Setelah itu, saksi lain yang seharusnya dihadirkan adalah Baginda Harahap, office boy di kantor Haposan Hutagalung dan Makbul Padmanegara, mantan Wakil Kepala Polisi Republik Indonesia (Wakapolri).

Akan tetapi, kedua orang itu tidak dapat menghadiri persidangan.

Karena itu, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum Susno mengambil kesepakatan membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) kedua saksi tersebut.

Keterangan Makbul dalam BAP yang dibacakan dalam persidangan mengatakan, tidak memberi perintah apapun kepada Kabareskrim, yang ketika itu dijabat oleh Susno Duadji terkait kasus PT SAL.

Makbul baru memberi disposisi setelah Susno membuat disposisi kepada Direktur Direktorat I Mabes Polri yang dijabat oleh Badroidin Haiti.

Adapun disiposisi yang dibuat oleh Makbul kepada Susno dilakukan sebanyak dua kali. Yaitu, pada bulan Mei dan Agustus 2009.

Isinya mempertanyakan kasus PT SAL yang sangat lambat dan agar Kabareskrim melakukan gelar perkara terhadap kasus PT SAL yang saling melaporkan antara Ho Kian Huat dan Anuar Salma. Dua nama ini mengklaim sama-sama pemilik PT SAL yang sah.

Usai membacakan BAP Makbul, Susno memberikan tanggapannya.

“Keterangan itu ada yang tidak benar. Saya akan memberikan tanggapan pada saat pembelaan, karena orangnya (Makbul) tidak ada,” kata Susno.

Laporan: Kristian Ginting

Sidang mengenai PT SAL akhirnya di-pending untuk sementara. Sebab, beberapa saksi yang ingin dihadirkan oleh JPU belum dapat hadir dalam persidangan.

Oleh karena itu, sidang lalu dilanjutkan dalam perkara dugaan korupsi dalam pengamanan Pilkada Jawa Barat di mana Susno juga duduk sebagai terdakwa. Saksi yang pertama adalah Rosilawati, yang menjadi Bendahara pegawai negeri sipil (PNS) di Polres Bandung Tengah.

Rosilawati mengakui, ada perbedaan dana pengamanan yang ia terima dengan yang tertulis dalam kuitansi. Dana riil yang Rosilawati terima sekitar Rp 650 juta dalam empat tahapan.

“Tahap I Rp 100 juta, tahap II, Rp 150 juta, tahap III, Rp 89 juta dan ke-empat Rp 310 juta. Namun, dalam kuitansi tahap ke-empat ditulis Rp 514 juta,” jelasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Selasa, 16/11).

Semua dalam kuitansi ditandatangani oleh Kapolres Bandung Tengah, yang ketika itu dijabat oleh AKBP M Arif Ramdani.

Rosilawati juga mengatakan, perbedaan ini ia laporkan kepada Kapolres pada saat itu. Namun, kata Rosilawati, tidak ada jawaban mengenai itu.

“Kalau semua (Polres lainnya di Jawa Barat) mengalami hal yang sama, ya pertanggungjawabkan saja,” kata Rosilawati meniru ucapan Kapolres Bandung Tengah.

Rosilawati mengetahui, semua Polres juga mendapat hal yang sama, karena ia bersama dengan Bendahara Polres lainnya bersama-sama menerima uang itu di Polda Jawa Barat.

Rosilawati mengakui, untuk mendapatkan dana tersebut berhubungan dengan Yuce  sebagai pemegang kas di Polda Jawa Barat. Akan tetapi, ada yang aneh dalam keterangan Rosilawati. Di dalam BAP-nya ia menyebutkan, pemotongan pengamanan dana Pilkada Jawa Barat itu diperintahkan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, ketika itu dijabat oleh Susno Duadji. Sedangkan, dalam persidangan ia menyatakan, tidak ada perintah dari Susno Duadji.

Ia mengaku, hanya mendengar informasi tersebut dari teman-teman yang terlebih dahulu diperiksa.

Keterangan Rosilawati itu kemudian dibantah oleh Susno Duadji.

“Sebenarnya saya tidak tahu persis mengenai hal ini. Sehingga sulit bagi saya untuk memberikan tanggapan. Tapi, saya hanya mau menegaskan, tidak ada perintah dari saya untuk memotong dana pengamanan Pilkada itu,” tegas Susno.

Sedangkan saksi lainnya, Wenni, Bendahara Polres Bandung Barat juga mengaku hal yanng serupa dengan apa yang dialami oleh Rosilawati. Ia juga mengaku menerima dana itu dalam empat tahapan. Tahap I Rp 100 juta, tahap II, Rp 150 juta, Rp 73 juta dan ke-empat Rp 322 juta.

“Tapi, kuitansi ke-empat ditulis Rp 1,076 miliar.  Selisihnya sekitar, Rp 430 juta,” jelas Wenni.

Perbedaan angka ini sempat ditanyakan Wenni kepada AKBP Iwan, Kepala Bidang Keuangan Polda Jawa Barat, ketika itu. Akan tetapi, jawaban Iwan mencengangkan Wenni. “Sudah tanya saja ke Kapolres kamu, ini sudah di 86-kan. Kalau kurang jelas, langsung saja hubungi ke Kapolda,” kata Wenni menirukan ucapan Iwan.

Laporan: Kristian Ginting

Hendri Yosodiningrat meluruskan keterangan kliennya, Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji, soal pemberian uang kepada Mantan Kepala Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok Kompol Iwan Siswanto.

Bila sebelumnya Susno mengaku tidak pernah memberikan uang kepada Kompol Iwan, Hendri kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya siang ini (Selasa, 16/11), mengatakan sebaliknya.

Namun, Kata Hendri, Susno memberikan uang itu bukan untuk mendapatkan fasilitas dari Kompol Iwan.

Alasan kasihanlah yang membuat Susno membantu Kompol Iwan dengan memberikan sejumlah uang. Karena kata Susno, seperti dikutip Hendri, Kompol Iwan bukan orang berada.

Karena itu, Hendri menegaskan Susno tidak pernah keluar dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Susno hanya keluar Rutan kalau akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau di Mahkamah Konstitusi pada masa sebelumnya.

“Tidak ada itu. Tolonglah kepada teman-teman pers, jangan diplintir lah informasinya,” jawab Hendri saat dikonfirmasi apakah Susno termasuk satu dari lima orang tahanan yang disebut Gayus Tambunan sering keluar masuk Rutan.